rumahkaryabersama.com. Tingkatkan Ekonomi Daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kutim Usulkan RPB – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengusulkan pembentukan rumah produksi bersama (RPB) guna meningkatkan daya saing UKM di Kutai Timur serta memperluas peluang usaha.
RPB akan jadi tempat bagi para pelaku UMKM dengan produk berbahan dasar serupa untuk melakukan aktivitas produksi secara bersama-sama di kawasan yang dilengkapi dengan peralatan standar yang bisa digunakan bersama. RPB ini direncanakan dengan estimasi anggaran sebesar Rp3 miliar per unit.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Teguh Budi Santoso, menuturkan pembangunan RPB tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi UMKM unggulan di Kutai Timur.
“RPB ini akan menjadi fasilitas strategis bagi para pelaku UMKM. Selanjutnya RPB ini akan dilengkapi peralatan standar yang bisa digunakan bersama. Tujuannya agar produk UMKM kita memiliki kualitas yang konsisten,” ujar Teguh.
Anggaran sebesar Rp 3 miliar per unit akan mencakup pembangunan gedung serta pengadaan peralatan produksi. Fasilitas ini dirancang dengan sistem pengelolaan bersama, sehingga beberapa UMKM dapat menggunakannya secara bergantian. “Dengan sistem ini, UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk peralatan sendiri, tapi tetap bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi,” tambahnya.
Teguh berharap usulan ini mendapat persetujuan karena standardisasi produk menjadi kunci untuk menembus pasar yang lebih luas. Ia menegaskan, keberadaan rumah produksi bersama akan membantu UMKM di Kutai Timur menghasilkan produk yang memenuhi standar pasar modern hingga ekspor.
Selain untuk meningkatkan kualitas produk, rumah produksi bersama ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan tiga produk unggulan Kutai Timur, yaitu Amplang Sangatta, Gula Semut, dan Madu Kelulut. Ketiga produk ini dianggap memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan daerah.
Dengan realisasi RPB, Teguh optimistis UMKM di Kutai Timur akan mampu bersaing di pasar modern sekaligus meningkatkan ekonomi daerah. Usulan ini juga sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan UMKM. (adv/kominfo/05)