loading="lazy" />
rumahkaryabersama.com. Yuliana : Pengelolaan Fiskal Daerah Harus Lebih Mandiri dan Berkelanjutan – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui juru bicaranya Yuliana membacakan Pemandangan Fraksi terkait nota penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dalam Sidang Paripurna yang berlangsung, di ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Jumat (22/11/2024) sore.
Dihadapan Ketua DPRD Jimmi yang di damping Wakil Ketua II Prayunita Utami, Yuliana menyebut, Fraksi GAP berkomitmen untuk memastikan setiap pembahasan anggaran tahun 2025, demi untuk kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana fungsi DPRD yaitu Legislasi, Budgeting, dan controlling.
“Pandangan kami terkait analisis Pendapatan Daerah. Khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 358 miliar, atau hanya sekitar 3,21 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi lokal seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD,” ujarnya di hadapan Asisten Poniso Suryo Rennggo yang hadir mewakili Pemerintah.
Masih kata Mulyana, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer juga menunjukkan kelemahan struktural yang harus diperbaiki dengan diversifikasi sumber pendapatan. Kemudian terkait lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yakni sebesar Rp. 547 miliar atau hanya naik 4,91 persen, juga memerlukan evaluasi apakah sumber ini memiliki potensi pertumbuhan atau hanya bersifat sementara.
“Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dapat menjadi risiko jika terjadi pengurangan alokasi dari pemerintah pusat. Kebijakan pengelolaan fiskal daerah harus lebih mandiri dan berkelanjutan,”ujar Politisi dari PAN ini.
Terkait belanja operasi yang mencapai Rp. 5,603 triliun atau 50,3 persen dari total belanja yang mencakup gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai, sehingga masih tersedia ruang untuk program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami Fraksi Gelora Amanat Perjuangan memberikan beberapa masukan dan rekomendasi kritis terhadap proyeksi APBD tahun 2025. Agar penyusunan APBD ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur hingga di pelosok desa. Diantaranya optimalisasi PAD yang harus berfokus pada sektor potensial seperti agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah,” ucap Mulyana
Selanjutnya, efisiensi belanja operasi dengan menekan belanja yang kurang produktif untuk meningkatkan alokasi pada program-program prioritas. Selanjutnya evaluasi belanja modal dengan cara memastikan proyek-proyek infrastruktur relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Serta peningkatan transparansi yakni Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan.
“Dan terakhir, penguatan kemandirian fiskal yakni mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dengan menggali potensi pendapatan alternatif,” pungkasnya. (adv/dprd/wa)
