Atasi Kelangkaan Gas 3 Kg, Ketua DPRD Kutim Dorong Pemerintah Terlibat Aktif

IMG 20241202 WA0022

rumahkaryabersama.com. Atasi Kelangkaan Gas 3 Kg, Ketua DPRD Kutim Dorong Pemerintah Terlibat Aktif – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Kutim, Jimmi mendorong pemerintah daerah ikut terlibat secara aktif dalam proses distribusi gas 3 kilogram guna memastikan penggunaan gas bersubsidi sesuai peruntukan dan tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kategori miskin.

“Memang Pertamina yang memiliki wewenang untuk pendistribusian dan jumlah kuota yang akan di distribusikan. Namun selama ini kita kan belum melihat singkronisasi data dengan ketersediaan pasokan. Saya berharap ini bisa segera di perbaiki,” ujar Jimmi.

Bacaan Lainnya

Pernyataan politisi dari PKS ini guna menanggapi terkait persoalan langkanya gas ukuran 3 kilogram yang masih sering terjadi di Kutim, dan berdampak terhadap melambungnya harga jual, terutama di tingkat pengecer sehingga masyarakat harus merogoh kocek lebih untuk bisa mendapatkan gas melon tersebut.

“Perlu ada langkah tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya Disperindag harusnya bisa singkronkan data dengan Dinas Sosial terkait siapa saja yang berhak untuk menerima itu (gas melon). Ini yang akan kita tanyakan kepada pemerintah,” tegasnya.

Selain persoalan kelangkaan gas, dirinya juga menyebut persoalan banyaknya antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar juga menjadi bagian dari persoalan yang harus segre di tuntaskan. Karena memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat.

“Informasi yang saya dengar dari Pertamina, kuota BBM (solar) di Kaltim sendiri malah di kurangi. Kalua tidak salah sebesar 22 kiloton. Alasanya karena mereka (Pertamina) sudah memperhitungkan untuk skala pemanfaatan (BBM) untuk industry memang segitu (22 Kiloton),” ungkap Jimmi.

Masih kata Jimmi, isu penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi penyebab kelangkaan BBM bersubsidi tersebut dan masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat hingga saat ini.

“Kalau menurut hitungan kuota yang di lakukan oleh Pertamina itu cukup. Harusnya cukup. Tapi pada kenyataanya barang ini habis di tempat lain. Ini perlu keterlibatan semua pihak bisa segera menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (adv/dprd/wa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *