loading="lazy" />
rumahkaryabersama.com. Fraksi Demokrat Menyarankan Pemerintah Lebih Giat Menggali Potensi Daerah – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Pandi Widiarto membacakan langsung pemandangan fraksi terkait nota penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna yang berlangsung, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Jumat (22/11/2024) sore.
Mengawali pemaparannya, Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kutim ini mengatakan, setelah mencermati nota pengantar tentang Raperda Tahun Anggaran 2025, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam penyusunan APBD yang memprioritaskan program – program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
“Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ujarnya di hadapan Ketua DPRD Jimmi, Wakil Ketua II Prayunita Utami, Asisten Pamkesra Poniso Suryo Renggono serta undangan lainya.
Berkaitan dengan pendapatan daerah, pihaknya memberikan mengapresiasi terhadap kinerja pemerintah dengan optimisme kenaikan pendapatan daerah tahun 2025 dengan estimasi sebesar Rp. 11,151 triliun. Angka tersebut sangat fantastis untuk sebuah kabupaten.
“Fraksi partai Demokrat menyarankan untuk pemerintah kembali lebih giat lagi menggali potensi daerah, misalnya sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dan sektor lainnya yang bisa mengangkat pendapatan asli daerah, yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah dan tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer semata,” bebernya.
Kemudian, dalam hal belanja daerah, pemerintah daerah harus mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya siap mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
“Namun kami juga menyoroti beberapa program pemerintah yang dirasa masih kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan, bimtek pegawai yang masih belum maksimal hasilnya,” ucap Pandi.
Selain itu, dirinya juga melihat dalam alokasi anggaran tahun 2025, masih terdapat ketimpangan dalam hal belanja operasi yang masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. hal ini tentunya mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Fraksi partai Demokrat berharap kepada pemerintah agar dapat ditambahkan untuk anggaran multi years untuk tetap menjadi salah satu program yang harus dilanjutkan, mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur berupa program konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur,” pungkasnya. (adv/dprd/wa)
