rumahkaryabersama.com.Atasi Persoalan PPDB Tingkat SMA, Komisi D Dorong Pemerintah Bangun RKB – Kurangnya ruang kelas menjadi persoalan yang rutin muncul saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Meskipun pemerintah terus berupaya menambah jumlah ruang kelas maupun bangunan sekolah baru, namun belum mampu mengurai jumlah siswa yang semakin meningkat setiap tahunya.
Persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dimana sebagian orang tua calon peserta didik baru mengeluhkan kurangnya ruang kelas terutama di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Meskipun sudah melalui berbagai tahapan proses pendaftaran mulai dari zonasi maupun jalur prestasi. Harapan untuk bisa masuk di sekolah yang di inginkan kandas di tengah jalan akibat keterbatasan kuota.
Tidak ingin persoalan ini terus berlarut, DPRD Kutim mengambil langkah cepat dengan mengundang seluruh stakeholder terkait, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait termasuk orang tua murid untuk mendengarkan penjelasan secara langsung terkait persoalan tersebut.
“Ini kasus yang sama dan sering terjadi, bahwa ruang kelas tidak mampu menampung siswa – siswi kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas, solusinya adalah bangun unit ruang kelas baru (RKB) atau gedung sekolah baru. Selagi kita belum membangun sekolah baru, berat bagi kita untuk mengatasi hal ini,” ucap Anggota DPRD Kutim Yan.
Anggota Komisi D yang membidangi Pendidikan itu menyebut, jenjang SMA menjadi kewenagan Pemerintah Provinsi. Untuk itu dirinya berharap, ada langkah strategis yang harus segera di ambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Atasi Persoalan PPDB Tingkat SMA, Komisi D Dorong Pemerintah Bangun RKB
“Kita tadi minta laporannya dari UPT Pendidikan secara rinci, agar nanti kita koordinasikan dengan pihak provinsi. Karena ini bukan ranah kita, jadi kita akan terus perjuangkan untuk masyarakat kita,” bebernya.
Lebih lanjut, Yan menyarankan agar pemerintah segera membangun sekolah baru untuk mengurai kepadatan jumlah siswa yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun pembangunan Gedung sekolah juga harus di barengi dengan penambahan jumlah tenaga pendidik, agar sekolah tersebut bisa langsung di fungsikan.
“Karena ini merupakan tanggungjawab dasar Negara dalam melayani masyarakat, jadi sudah seharusnya kita perjuangkan itu,” pungkasnya. (adv/dprd/5/wa)
