BeritaKalimantan TimurKutai TimurNasionalSosial

Kemendagri Sampaikan Data Warga Miskin di Kutim Capai 105 Ribu, Ini Tanggapan Kasmidi

RUMAHKARYABERSAMA.COM SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur, Dr. H. Kasmidi Bulang, ST. MM didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), H Irawansyah hadiri rapat koordinasi perluasan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim tahun 2022 bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, pagi tadi di Kantor Diskominfo, Kamis (04/11/2021).

Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masuk dalam daftar diantara 212 Kabupaten/kota yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem.

Wabup Kutim, H Kasmidi Bulang menjelaskan pernyataan yang disampaikan Supriyoga Hadi Deputi Bidang Dukungan Kebijakannya Pembangunan Manusia dan Pemerataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa di Kutim terdapat 105 ribu warga miskin. Namun menurut dia data tersebut tidak sesuai.

Karena menurut Kasmidi, sesuai data terbaru, di Kutim hanya ada sekitar 26 ribuan saja masyarakat yang masuk kategori ini. Kasmidi yang menjadi Ketua Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten menyebut data yang disampaikan pihak Kemendagri soal angka kemiskinan di Kutim menurutnya kurang tepat.

“Kita tidak pungkiri terkait angka kemiskinan, bahwa setiap daerah pasti ada orang miskin termasuk Kutim. Tapi alhamdulillah setelah kita koreksi dan sampaikan data yang ada di Kutim, Kemendagri mau merevisi terkait data tersebut,” ujarnya.

Data yang menjadi permasalahan utama dalam persoalan pengentasan kemiskinan berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik ( BPS) Kutim, ternyata orang miskin di Kabupaten Kutim hanya sebanyak 26 ribu. “Tadi disampaikan oleh Kemendagri data masyarakat miskin kita sampai 105 ribu, data ini yang kita koreksi,” tegasnya.

Namun demikian, persoalan kemiskinan memang menjadi masalah yang mesti segera diselesaikan. Maka dari itu, sambung Kasmidi, Pemkab Kutim melalui TKPKD akan segera melaksanakan rapat internal daerah. Guna memvalidasi data terkait angka kemiskinan yang ada di Kabupaten ini. “Kita undang BPS untuk satukan data, selanjutnya kita setorkan ke Pusat,” jelasnya singkat.

Wabup tak menyebut berapa jumlah anggaran atau strategi apa yang bakal digeber untuk mengentaskan angka kemiskinan di daerah ini. Namun dia menegaskan setelah tim menyusun data akurat, maka Pemkab Kutim akan langsung menentukan target warga miskin yang akan dibantu. (Rb01,Rb03,Rb05R).

Comment here