BeritaKalimantan TimurKutai TimurSosial

Komisi IV DPRD Kukar Menggali Ilmu di Dinas Sosial Terkait PMKS

RUMAHKARYABERSAMA. COM. SANGATTA – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kutai Timur untuk menggali informasi penanganan Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. Kutim. Kamis 04/02/21

Anggota DPRD Komisi IV yang ikut dalam Kunker tersebut diantaranya Abdul Wahab dari partai Hanura, Baharuddin, SE dari partai PDIP dan Kamarur Zaman dari partai Golkar Serta didampingi Sekwan H. M. Ridha Darmawan. SP., MP. Adapun yang melatar belakangi Komisi IV DPRD Kukar kunjungan kerja ke Kab. Kutim, Dinsos Sosial Kukar mengalami hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS, dan hal tersebut dikarenakan terdapat kekosongan Perda ditingkat Kabupaten/Kota mengenai penanganan dan pemberdayaan PMKS.

Ada lima point yang ingin digali Komisi IV DPRD Kukar, yaitu Kewenangan dan Tanggung Jawab, Perencanaan, Penanganan dan Pemberdayaan, Sumber Daya serta Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dan salah satu point yang dijelaskan Kadis Sosial yang dikutif media www.rumahkaryabersama.com terkait LKS

Di hadapan Komisi IV DPRD Kab. Kukar Kepala Dinas Sosial Jamiatul Khair Daik menjelaskan “terkait ijin dan Lembaga Kesejahtraan Sosial (LKS) semuanya dibawah pembinaan Dinas Sosial, selain itu kami mengeluarkan ijin oprasional dimana ijin itu hanya berlaku setahun sekali begitu mati mereka memperpanjang lagi. Adapun ijin oprasional itu fungsinya untuk memberikan bantuan, dan data – datanya semua sudah harus lengkap, selain itu semua data akan dikirim ke Gubernur, nantinya dari biro Kesejahteraan Sosial akan muncul bantuan tersebut serta dari Kementrian, nah dari Kementrian bantuan beragam nilainya.” Jelasnya

Selain itu Jamiatul Khair Daik mengungkapkan kewajiban Dinsos Kutim hanya memberikan bantuan berupa sembako setiap tahunnya, dan penerima bantuan harus ada ijin prinsip. (Rb.05)

Comment here