RUMAHKARYABERSAMA.COM. SANGATTA – Sinkronisasi penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 yang dihadiri Kepala Daerah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur dan dibuka langsung oleh Gubernur Dr. Ir. H. Isran Noor, M. Si yang digelar secara virtual. dan Pemkab Kutim dihadiri oleh Plt Bupati Dr. H. Kasmidi Bulang, ST. MM dan didampingi Asisten Administrasi Umum Yulianti dan Jajaran Bappeda. Kamis 28/01/21
Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 tahun ini selaras dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Kemudian beberapa yang menjadi alasan pertama kebijakan paling mendasar yang menjadi latar belakang diberlakukannya perubahan RPJMD Kalimantan Timur adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang didalamnya memuat rencana pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur, dan rencana pemindahan IKN berpengaruh besar terhadap proses pembangunan dan harus ditindaklanjuti dengan harmonisasi RPJMD 2018-2023 dengan melakukan perubahan.
Adapun tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang disampaikan oleh Plt. Bupati Dr. H. Kasmidi Bulang, ST. MM, dalam hal ini Pemerintah Kutai Timur sangat mendukung program perubahan atau revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, secara umum tentunya Kabupaten Kota yang ada di Provinsi tersebut wajib mensupport kegiatan ini kedepan, dan didalamnya ada beberapa program pemerintah Kabupaten yang akan menyesuaikan dengan program Kepala Daerah terpilih yang akan datang. “ya salah satunya adalah rumah layak huni, dan penghijauan juga penyelesaian beberapa program strategis Nasional di Kutim salah satunya kipi maloy” Kata Kasmidi
Sebelumnya Gubernur Isran Noor dihadapan para Kepala Daerah meminta Bappeda atau secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur, dalam melakukan asistensi agar memperhatikan pengalokasian bantuan keuangan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dimana terdapat beberapa rencana kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian di Tahun 2022, dalam upaya untuk memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat.
Lebih lanjut Kasmidi mengungkapkan “Program rumah layak huni akan kembali kita munculkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan, dan ini tidak menggunakan APBD, sedangkan dari Pemkab dan Pemerintah Provinsi nanti akan bersinergi dengan program CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota. Dulu program ini pernah ada ketika beliau (Isran Noor) menjadi Bupati di Kutai Timur. dan banyak aspirasi dari masyarakat kita agar program ini dilanjutkan, dengan adanya arahan dari Pemerintah Provinsi, maka akan kita kumpulkan stake holder dan perusahaan – perusahaan yang ada di Kutai Timur serta berkoordinasi dengan Provinsi” Ungkapnya (Rb.07)