loading="lazy" />
RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – DPRD Kutai Timur menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda sekaligus. Satu di antaranya adalah mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutai Timur tahun anggaran 2019, Rabu (6/5/2020).
Laporan langsung dibacakan Bupati Ir H Ismunandar MT di hadapan Ketua DPRD Kutai Timur Hj Encek UR Firgasih SH MAP selaku pemimpin rapat didampingi Wakil Ketua I Asty Mazar dan Wakil Ketua II Arfan SE serta dihadiri Wabup H Kasmidi Bulang ST MM, dan disaksikan seluruh anggota DPRD Kutim, baik secara tatap muka, maupun virtual.
Di awal penyampaian, Bupati Ismunandar menyampaikan tentang visi Kabupaten Kutai Timur yakni, terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri. Untuk mewujudkan misi ditetapkan lima misi pembangunan. Terdiri dari, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan YME, mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agro industry, meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas, mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia, dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutim tahun 2019 dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi serta PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita,” ungkap Ismunandar.
PDRD atas dasar harga berlaku dengan migas tahun 2019 sebesar Rp 133,72 triliun atau lebih tinggi nilainya dibanding tahun 2018, sebesar Rp 127,77 triliun. PDRD atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batubara nilainya meningkat dari Rp 31,13 triliun menjadi Rp 32,92 triliun tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2018 sebesar Rp 2,34 persen, dan tanpa migas sebesar 2,35 persen, sedangkan tanpa migas dan batubara 5,34 persen. Sementara di 2019, dengan migas menjadi 7,97 persen, tanpa migas sebesar 8 persen dan tanpa migas dan batubara sebesar 4,53 persen.
“Perkembangan PDRB tahun 2019 masih didominasi pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi penyumbang kontribusi 81,52 persen,” ujarnya.
Tahun 2018, PDRB per kapitas tanpa migas dan batubara sebesar Rp 86,07 juta. Sementara tahun 2019 menjadi 87,55 juta. Terjadi peningkatan PDRB per kapita.
Dari peningkatan PDRB, jumlah penduduk miskin di Kutim juga masih mengalami peningkatan. Tahun 2018, jumlah penduduk miskin sebanyak 33.024 orang. Tahun 2019, menjadi 35.310 orang, atau meningkat 2.286 orang. “Dari indeks pembangunan manusia, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dari data BPS. Tapi kita selalu berbanding terbalik dengan adanya pertambahan jumlah penduduk miskin. Ini nanti bisa jadi kajian kita, IPM naik, biasanya IPM naik, penduduk miskin menurun, tapi di Kutim penduduk miskin naik juga. Nanti kita kaji,” ujar Ismunandar.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*4)
