RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ir H Ismunandar MT membuka secara resmi penerapan model multistakeholder pertnership untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kutim, yang digelar pagi tadi di Ruang Tempudau oleh Dinas Sosial Kutim, Rabu (18/9/2019).
“Kegiatan ini merupakan proyek perubahan (Proper) Kepala Dinas Sosial Kutim, Jamiatulkhair Daik dalam mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat II (PIM II), akan tetapi ini sangat bermanfaat untuk kita terapkan selanjutnya, karena kadang-kadang untuk mengentaskan kemiskinan ini sering terlupakan,” kata Ismunandar.
Kemiskinan di Kutim, kata Ismunandar, ada yang namanya kemiskinan absolute atau kemiskinan berdasarkan sajogyo atau berdasarkan beras.
“Kemiskinan absolut tidak ada di Kutim. Maksudnya, tidak ada warga Kutim yang dalam sehari tidak makan beras. Jika memang ada harus kita cari mengapa sampai terjadi,” ujarnya.
Dijelaskannya lagi bahwa Kutim termasuk tinggi angka kemiskinannya, yakni mencapai 8,9 persen hingga 9 persen berdasarkan angka BPS (Badan Pusat Statistik). Namun juga dilihat dari PKH (Program Keluarga Harapan) hanya sekitar 4-5 persen.
“Tingginya angka ini dikarenakan Kutim merupakan tempat menampung migran terbesar untuk para pencari kerja. Seharusnya Kutim mendapatkan rewad sebagai penampung terbesar migran pencari keraja namun kenyataannya kemiskinannya yang tercatat terbesar padahal tidak demikian,” ucapnya.
Termasuk juga kasus gizi buruk yang sempat viral di Kecamatan Bengalon. Menurut Ismunandar, setelah didata ternyata merupakan pendatang baru untuk mencari kerja di Kutim. Ia berharap kegiatan ini bisa bermanfaat dan lebih fokus lagi untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kutim.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*5)