loading="lazy" />
rumahkaryabersama.com. Diskominfo Staper Kutim Gelar PPID Award – PPID Award Diskominfo Staper Kutim yang digelar pada Selasa malam (23/7/2024) di Hotel Mercure, Samarinda menjadi ajang evaluasi dan monitoring kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
Acara ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah (PD) dan camat se-Kabupaten Kutim, serta dibuka oleh Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi, didampingi Asisten Administrasi Umum Sudirman Latief dan Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian.
Dalam kesempatan tersebut, Seskab Rizali Hadi, yang mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menyerahkan piala dan piagam PPID Award kepada PD terbaik. Penghargaan terbaik pertama diberikan kepada RSUD Kudungga, disusul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di posisi kedua, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di posisi ketiga.
Selain itu, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur (Kaltim) Imran Duse, memberikan penghargaan kepada kecamatan terbaik dengan Sangatta Utara meraih posisi pertama, Teluk Pandan kedua, dan Sangatta Selatan ketiga. Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif menyerahkan penghargaan kepada Desa Teluk Lingga.
Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar, dalam sambutannya mengapresiasi dedikasi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kutim.
“Penghargaan PPID Award ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik,” tegas Ronny.
Diskominfo Staper Kutim Gelar PPID Award
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana kemajuan dalam menyediakan akses informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat. Setiap rekomendasi dari evaluasi ini harus ditindaklanjuti dengan serius dan komitmen tinggi.
“Saya berharap acara PPID Award ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik di Kabupaten Kutim untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi,” ujar Ronny. “Mari kita jadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja yang kita terapkan dalam setiap aspek pelayanan publik,” tambahnya.
Ronny juga menekankan bahwa hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi cerminan untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. (Adv/kominfo/5)
