loading="lazy" />
SANGATTA. Ciptakan Koperasi Sehat di Kutim, Faizal Rachman Minta Pemerintah Perketat Pengawasannya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (kutim) Faizal Rachman, minta untuk memperketat pengawasan terhadap Koperasi yang ada di Kutim terkait kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dengan pengawasan Koperasi diharapkan bisa mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jati diri Koperasi. Sehingga Koperasi benar-benar mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
Faizal mengatakan, apabila pemerintah daerah lemah dalam hal pengawasan, di khawatirkan hanya akan menguntungkan segelintir pengurus.
“Kutim ini kan banyak Koperasi yang bermitra dengan perusahaan, salah satunya sawit, terkait plasma,” ucap Faizal Rachman.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM Kutim, ada sekitar 1.138 koperasi yang terdaftar dan yang tersebar di seluruh wilayah yang ada, dari jumlah tersebut, hanya 100 Koperasi yang di nyatakan sehat, dan sebanyak 600 tidak bisa di lacak keberadaanya dan statusnya. Selain itu, secara umum, Koperasi yang beroperasi di dominasi Simpan Pinjam, disusul koperasi sektor kelapa sawit.
Menurutnya, semangat awal berdirinya koperasi adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat, khusunya pengurus dan anggota koperasi, dirinya pun mencontohkan, ada beberapa koperasi yang selama tiga tahun tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan itu tidak terdeteksi oleh Dinas terkait.
“Nah, hal semacam ini kan perlu adanya evaluasi sistem pengawasannya, kita berharap, jangan sampai ada masyarakat yang mengeluh ke kita terkait ini,” ujarnya.
Ciptakan Koperasi Sehat di Kutim, Faizal Rachman Minta Pemerintah Perketat Pengawasannya
Ciptakan Koperasi Sehat di Kutim, Faizal Rachman Minta Pemerintah Perketat Pengawasannya
Dirinya meminta, Dinas Koperasi membuat sistem yang bisa mengawasi aktivitas Koperasi yang ada di Kutim, sehingga jika terjadi permasalahan bisa segera mengambil tindakan yang di perlukan.
“Selain melakukan pendampingan, kalau ada Koperasi tidak RAT kan sudah jelas ada sanksinya, mulai dari surat teguran, peringatan tertulis, tidak diberikannya sertifikat nomor induk koperasi (NIK), hingga pembubaran koperasi.” Pungkasnya.
Pengawasan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi.
