Action Multi Years di Kutim Belum Maksimal Jadi Sorotan DPRD

Action Multi Years di Kutim Belum Maksimal Jadi Sorotan DPRD
Faizal Rahman

SANGATTA. Action Multi Years di Kutim Belum Maksimal Jadi Sorotan DPRD – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman melihat kegiatan Multiyears Kabupaten Kutim yang sampai saat ini belum juga berjalan, bahkan diyakini belum melakukan lelang.

Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bacaan Lainnya

“Progresnya kalau kita lihat belum ada action di lapangan’ hingga memasuki bulan Mei program Multiyears belum ada sama sekali yang berjalan. Kami sudah minta untuk konsultasi kepada LKPP terkait, namun sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda,” ujarnya, Rabu (17/5/2023).

Sebagai anggota legislatif, Dirinya mempertanyakan keseriusan Pemkab Kutim dalam menangani program Multiyears tahun 2023 ini.

Meski begitu dia menyerahkan sepenuhnya kepada’ dinas terkait untuk konsekuen dengan apa yang telah disampaikan dan menyelesaikan sesuai target.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengungkap bahwa lelang baru perencanaan, sehingga mempertanyakan apakah dapat terselesaikan sesuai target.

“Ada sekitar 442 milyar rupiah yang dialokasikan di tahun 2023 ini, apakah akan terserap sebelum ketok palu untuk anggaran perubahan. Kita juga sudah sepakat kalau ini terserap nanti kita tambahin di anggaran perubahan,” ucapnya.

Disampaikannya lagi bahwa peran DPRD sebagai fungsi pengawasan, dirinya secara intens berkomunikasi dengan instansi terkait, untuk mendorong agar program Multiyears bisa berjalan dengan cepat hingga bia dirasakan oleh masyarakat.

“Jika 442 milyar rupiah ini tidak terserap, bagaimana bisa kita tambahin pada APBD perubahan, ini aja belum habis. Oleh karenanya kita (DPRD) tidak hentinya, terus mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proses pengerjaannya,” pungkasnya.

Action Multi Years di Kutim Belum Maksimal Jadi Sorotan DPRD

Lebih lanjut disampaikan pihaknya bahwa pemerintah mengakui ada keterlambatan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan konsultasi dengan provinsi.

“Kalau kendalanya seperti itu, apakah kita harus menunggu sampai bulan 8 baru jalan. Kira-kira anggaran 442 milyar rupiah yang dialokasikan bisa terserap tidak. Bisa-bisa anggaran perubahan agak susah kita masukkan karena murni aja belum terserap, nanti jadi Silpa lagi,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *