loading="lazy" />
SANGATTA – Gelar Rakor, TPID Kutim Bahas Dampak Kenaikkan BBM Untuk Penanganan Inflasi — Dalam rangka penanganan inflasi dampak kenaikkan BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Koordinasi membahas rencana kegiatan. Rapat koordinasi dibuka langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Ruang Tempudau Sekretariat, Kabupaten Kutim, Selasa (20/9/2022).
Usai dibuka oleh Bupati, rapat koordinasi selanjutnya dipimpin Wakil Bupati Kasmidi Bulang didampingi Asisten Ekbang Kutim Zubair. Berdasarkan penerimaan Dana Transfer Umum Kutim dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.1,615 triliunan maka dua persen alokasi anggaran tersebut yakni sebesar Rp.32 milyar akan dibagi ke beberapa perangkat daerah.
Adapun yang OPD yang memiliki kegiatan penanggulangan inflasi daerah diantaranya Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnaker, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.
Wabup Kasmidi saat memimpin rakor menyampaikan kepada kepala OPD terkait, agar bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat harus dilengkapi dengan data yang betul-betul lengkap sesuai prosedur, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
“Kalau memungkinkan kita pakai satu data saja, misalnya melalui Dinas Ketahanan Pangan, sehingga kita mudah melakukan pengawasan terkait penyalurannya apa yang harus kita lakukan,” ujar Kasmidi.
Dirinya juga ingin para pedagang sesuai kluster nya di undang supaya dapat mengetahui masalah yang ada di lapangan agar kegiatan nantinya tepat sesuai fakta di lapangan.
“Tidak kalah penting, di pasar kita harus tekan agar tidak menaikan harga yang tidak terkontrol. Bisa jadi dari petani harganya normal tapi begitu sampai di pasar harganya naik luar biasa, ini yang perlu kita intervensi agar diberikan batasan harga yang harus mereka jual,” tuturnya.
Terakhir Kasmidi mengingatkan, karena waktunya hanya tiga bulan, kepada semua perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan untuk pengendalian inflasi ini harus betul-betul memikirkan agar anggarannya bisa terserap dengan baik.
“Harapannya inflasi di Kutim tidak menjadi masalah yang serius,” pungkasnya.
Turut hadiri dalam rakor penanganan inflasi Kepala Bappeda Noviari Noor, Kadis Perindag Zaini, Kaban Kesbangpol Basuni, Kadis Pertanian Dyah Ratnaningrum, Kadis Perkim Ahmad Iip Makruf, Kabag Perekonomian Setkab Kutim Abas, Kasat Intel Polres Kutim Amiruddin, Plt Kadis Perhubungan Joko Suripto dan lainnya.
Pada kesempatan itu juga Bupati Ardiansyah meminta agar dinas-dinas terkait selalu memonitor perkembangan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Selain itu dirinya ingin agar masyarakat difasilitasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan memberikan bibit-bibit seperti cabe, sayuran dan lainnya.
“Hal ini salah satu intervensi agar bisa menjaga kebutuhan pangan dalam kestabilan inflasi,” ujarnya.
Gelar Rakor, TPID Kutim Bahas Dampak Kenaikkan BBM Untuk Penanganan Inflasi
Dirinya juga meminta agar memaksimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki serta berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk dengan lembaga vertikal seperti Polres yang memiliki Satgas Ketahanan Pangan untuk mencari solusi sebagai bentuk pengendalian inflasi daerah.
“Presiden sangat memberikan perhatian supaya daerah berinovasi agar bantuan dan subsidi dapat menahan laju inflasi dan rapat TPID ini harus terus dilakukan secara berkala,” kata Bupati Kutim.
Untuk diketahui penyaluran dana pengendalian inflasi ini rencananya berupa subsidi transportasi seperti ojol, angkutan umum dan barang, selain itu pasar murah, produktifitas lahan pekarangan, bantuan ketinting bagi nelayan dan bantuan sosial lainnya. (Adv/diskominfo/07)
