RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA. Fraksi di DPRD Kutim Sampaikan Pandangan Umum Terhadap KUA-PPAS TA 2023 – Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim), Rabu (20/7/2022) telah digelar Rapat Paripurna DPRD ke 21 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA- PPAS) APBD Kabupaten Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023. Dalam rapat paripurna tersebut, sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kutim menyampaikan usulannya.
Ketua DPRD Kutim Joni menyampaikan, Rapat Paripurna DPRD merupakan rapat lanjutan setelah mendengar penyampaian Bupati Kutim terhadap KUA – PPAS APBD Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2023, pada Kamis (14/07/2022) kemarin. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, unsur pimpinan DPRD serta 23 Anggota DPRD Kutim, unsur Forkopimda dan beberapa pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Kutim.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) mendapat kesempatan pertama dalam penyampaian pandangan umum dengan juru bicara Sobirin Bagus. Fraksi KIR mengapresiasi upaya pemerintah dalam penyusunan KUA PPAS TA 2023. Untuk itu Fraksi KIR menginginkan Pemkab Kutim agar fokus pembangunan diarahkan untuk memperkuat ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien dengan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak dan tetap konsisten dengan RPJMD.
“Selain itu juga Pemkab Kutim harus terus memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya meningkatkan ketahanan bencana untuk menghadapi jika terjadi perubahan iklim,” ucapnya.
Fraksi di DPRD Kutim Sampaikan Pandangan Umum Terhadap KUA-PPAS TA 2023
Sementara Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Hason Ali menyampaikan, bahwa Fraksi Demokrat meminta Pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur agar sekiranya dapat memperhatikan aspek pemerataan pembangunan terhadap seluruh wilayah di Kutai Timur. “Kami melihat masih terjadi Disparitas pembangunan antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya,” ungkap Hason Ali.
Terkait hal pelayanan, Fraksi Demokrat berharap terjadi peningkatan yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat, karena sejatinya pelayanan publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Berikutnya dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan, Siang Geah mengatakan agar Pemerintah lebih serius dalam menindaklanjuti serta menyelesaikan rekomendasi dari BPK RI terkait LHP BPK RI.
Lebih lanjut Siang Geah menyebut masih tingginya tingkat kemiskinan di Kutim. Dari data BPS Kutim diperoleh informasi bahwa tingkat kemiskinan di Kutim pada 2021 lalu sebesar 9,81 persen serta dengan 37.780 jiwa. Hal itu harus menjadi prioritas dalam penyusunan rencana KUA-PPAS TA 2023.
Selanjutnya Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Hasna mengatakan bahwa Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sekitar 30 milyar, hal ini menunjukan optimisme dan semangat kinerja positif pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
“Fraksi Golkar mendukung Pemkab dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah,” sebutnya.
Disebutkannya lagi bahwa pendapatan Kabuapaten Kutim adalah pos dana transfer pusat dan transfer daerah yang mencapai 2,754 Triliun Rupiah mengalami kenaikan sebesar 157 Miliyar Rupiah dari TA 2021 sebesar 2,597 Triliun Rupiah.
Dari Fraksi PPP lewat Hasbulah Yusuf menyampaikan saran agar serapan anggaran di tiap Perangkat Daerah harus ditingkatkan dengan melakukan “refocusing” dan penyesuaian anggaran. Terutama program prioritas yang dapat selesai dalam satu tahun anggaran.
Dan untuk Fraksi Amanat Keadilan Berkarya dengan juru bicara Yosf Udau, memandang nilai belanja daerah yang berpotensi mengakibatkan terjadinya defisit anggaran agar dapat diminimalisir sehingga defisit anggaran dapat dihindari.
“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang pembelanjaan harus mempunyai urutan prioritas dan untuk pembelanjaan yang masih dapat ditunda agar dapat dipertimbangkan sehingga tidak menjadi beban anggaran. Selain itu penyusunan rencana KUA-PPAS 2023 harus berdasarkan urutan prioritas,” tegasnya.
Yang terakhir dari PU Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Piter Palinggi, menyampaikan dokumen rancangan PPAS APBD TA 2023 disusun dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing urusan pemerintah daerah yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan pemerintah provinsi.
“Dalam rangka mewujudkan peningkatan infrastruktur dasar mendukung daya saing ekonomi daerah Kabupaten Kutim, Fraksi kami menyampaikan kepada pemerintah bahwa diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan dan mendasari gerak langkah Pemkab Kutim selama periode TA 2023 mendatang. Untuk itu perlu di tetapkan prioritas-prioritas pembangunan diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur; pembangunan sumber daya manusia; pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi unggulan daerah; reformasi birokrasi dan pelayanan publik; pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana” pintanya. (Adv/DPRD/Rb.05R)
