BeritaInfrastrukturKesehatanKutai TimurLingkunganPemerintahanPendidikanPertanianPeternakanSosial

Bupati dan Wabup Mulai Musrenbang Dari Pesisir

 

Bupati dan Wabup Mulai Musrenbang Dari Pesisir
Bupati memberikan arahan dihadapan para peserta musrenbang kecamatan

RUMAHKARYABERSAMA.COM. SANGKULIRANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan tahun 2022. Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim tahun 2023.

Pada tahun ini, pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan sesuai zonasi. Diawali dari Kecamatan Pesisir, yakni Kecamatan Sangkulirang, Sandaran dan Kaliorang yang dipusatkan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangkulirang pada Senin (07/03/2022).

Musrenbang kali ini lengkap dihadiri oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Serta didampingi oleh sejumlah pejabat, dari Pj Sekda, Asisten, Kepala OPD, Forkopimda hingga pihak perusahaan.

Bupati berharap, pada Musrenbang kali ini seluruh peserta, baik dari tingkat Kecamatan maupun Desa dapat menyampaikan keluhannya selama ini, sekaligus untuk evaluasi perjalanan Musrenbang tahun lalu.

“Ada evaluasi Musrenbang sebelumnya. Serta dalam bahasa kasarnya ‘muntahkan semua’ biar Kabupaten mendengarkan. Juga sampaikan apa-apa pembangunan di daerah bapak/ibu masing-masing,” sebut Bupati.

Bupati dan Wabup Mulai Musrenbang Dari Pesisir
Wabup Kasmidi diskusi dengan warga dan kepala desa terkait usulan pada musrenbang kecamatan

Bupati juga memastikan, pelaksanaan Musrenbang bukan hanya seremonial semata. Namun, lantaran keterbatasan anggaran sehingga tidak semua program dapat terealisasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang. Dirinya memastikan tidak ada program yang menyentuh masyarakat tidak bisa masuk. Maka Pemerintah Desa wajib untuk mendampinginya.

Selain itu, Wabup juga meminta kepada para kepala Desa agar agar tidak mengusulkan pembangunan jika lahannya belum clear.

“Kalo mau membangun clear dulu tanahnya, harus jelas. Kalo itu hibah, harus ada saksi-saksinya sehingga kedepan tidak ada cleam dari ahli waris,” tegas Wabup.

Dari 31 desa di 3 Kecamatan, secara garis besar menyampaikan beberapa usulan. Mulai dari akses jalan, air bersih dan PLN, telekomunikasi, pembangunan Kantor Desa hingga peningkatan pariwisata.(Rb.01.03)

Comment here