Tanggapan Pemerintah Kutim Terkait Pandangan Fraksi PDIP

E57834A7 8B61 4E5F 8D9B 4C434C5B7CB5
8DE61AF5 C1E8 45D1 A7A4 77A66746D690
Wabup Kasmidi menyapaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi – Fraksi DPRD Kab.Kutim

 

RUMAHKARYABERSAMA. COM, SANGATTA – Dalam sidang paripurna ke-35, Wakil Bupati Kutai Timur H Kasmidi Bulang, ST. MM menanggapi pandangan umum fraksi – fraksi dewan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutim Tahun 2021-2026, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim disaksikan Ketua DPRD Kutim Joni beserta anggota DPRD Kutim, Sekertaris Dewan dan Perwakilan Kepala OPD Pemkab Kutim, Jumat (27/8/2021).

Wabup Kasmidi menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pengadaan (PDIP) terkait alat perekaman KTP dan tinta di seluruh Kecamatan, dimana hal yang dimaksud sudah tercantum dalam program pemerintahan, dan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program tersebut, telah dimasukkan kegiatan dalam anggaran pendapatan daerah perubahan tahun 2021. Dan secara berkelanjutan akan dituntaskan pada program pada tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya Wabup Kutim H Kasmidi Bulang mengatakan, “data – data perencanaan yang disajikan dan dipastikan diambil dari sumber yang jelas dan kredibel dari BPS maupun APBD yang menangani data sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutim, capaian indikator mikro yang tercantum merupakan ketentuan yang disepakati oleh Pemprov Kalimantan Timur” Ujarnya

Adapun roporsi belanja pegawai di Kabupaten Kutim berada dikisaran 30% dari total anggaran APBD, sehingga masih berada dalam batas kewajaran mengingat belanja modal dan barang barang jasa berada dalam kisaran 70%. Kasmidi juga mengungkapkan bahwa perlu dicermati tema pembangunan awal RPJMD diprioritastkan pada peningkatan pelayanan infrastruktur dasar.

” Pemkab Kutim sepakat dengan Fraksi PDIP terkait pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kab. Kutim. Sektor pariwisata berpotensi untuk menaikan pundi – pundi pendapatan asli daerah, dan telah direncanakan dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPD).
Apabila sektor pariwisata ditemukan potensi wisata yang cenderung merusak lingkungan maka perlu dibuat kajian terhadap aspek – aspek yang ramah lingkungan,” katanya. (Advetorial / Rb. 05R)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *