BeritaBerita PilihanInvestasiKutai TimurParlemen

Fraksi Golkar Menekankan Pemkab Kutim Untuk Meningkatan PAD di Sektor Pajak

Ketua DPRD menerima pandangan Fraksi Golkar

RUMAHKARYABERSAMA. COM, SANGATTA – Akibat diberlakukannya kebijakan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional, pendapatan transfer mengalami penurunan, yang berpengaruh terhadap alokasi jumlah transfer daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH).

Menaggapi hal tersebut Fraksi Partai Golongan Karya menekankan pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, diantaranya sektor pajak daerah.

“Pada belanja daerah khususnya belanja modal menunjukan kenaikan anggaran, hal ini menjadi indikator bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan yang berfokus pada infrastruktur dan mendukung peningkatan produk unggulan yang memiliki daya saing,” Kata H Adi Susianto

Mewakili Fraksi Partai Golongan karya dalam penyampaian terhadap nota penjelasan pemerintah terhadap Rancangan Kebijakan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2021. Adi Susianto memberikan catatan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap KUPA dan PPAS perubahan TA 2021.

Pada pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, dari sektor pajak daerah pemerintah telah memiliki realisasi pencapaian yang sangat baik pada periode sebelumnya.

“Pada tahun 2021 pencapaian PAD pada sektor pajak telah ditetapkan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, kami meminta kepada pemerintah untuk mewaspadai beberapa sektor pajak berpotensi lemah akibat covid -19. Seperti pajak restoran, hotel, reklame, pajak air tanah dan PBB,” Ungkap Adi

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dari objek pajak dan retribusi yang telah ditetapkan berpotensi mengalami kendala saat penagihan dilapangan, disamping itu Golkar mendukung pemerintah untuk pemuktahiran data terhadap obyek dan subyek pajak yang masih perlu dibenahi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Fraksi Golkar berpandangan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen dan menyelesaikan utang progres kepada pihak ketiga dari periode sebelumnya yang belum terealisasi pembayarannya dengan mengalokasikan pembayaran utang pada perubahan APBD tahun 2021.

Untuk itu Golkar mendukung pemerintah untuk segera menetapkan besaran utang berikut dengan sekema pembayaran sesuai dengan mekanisme Perundang – Undangan,” imbuhnya. (Advetorial / Rb. 05R)

Comment here