BeritaBerita PilihanKutai TimurSosial

Soroti Nasib Buruh Harian Perusahaan Sawit, Fitriani Berharap Raperda Perkebunan Sawit Segera Rampung

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Nasib ratusan bahkan ribuan tenaga kerja harian perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapat perhatian anggota DPRD Kutai Timur Hj Fitriani. Terutama soal kesejahteraan dan perlakuan pihak perusahaan yang terkadang masih tidak berpihak.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Kutai Timur ini mengatakan, sebagian pekerja harian berstatus tak jelas dan mendapat upah yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten maupun upah sektoral. Hal ini, ditenggarai saat pertama masuk kerja pun status kependudukan maupun ikatan kerja mereka tidak jelas juga.

“Karena awalnya mereka bekerja diperusahaan tempat mereka bekerja sudah tidak jelas statusnya, tidak ada ikatan kontrak kerja. Sehingga perusahaan memperlakukan para pekerja tersebut secara tidak adil,” kata Fitri yang juga anggota Komisi D DPRD Kutim.

Ketidakpastian pekerja ini, kata Fitri, muncul setelah pekerjaan berjalan. Para pekerja umumnya, tidak memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) sehingga status kerja mereka tidak jelas. Termasuk, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang mengharuskan ada lampiran KTP. Kenapa bisa terjadi, karena para oknum perusahaan perkebunan kelapa sawit pergi mengambil tenaga kerja di daerah tertentu di luar Kutai Timur. Kemudian mendatangkannya tanpa melaporkan ke pemerintah daerah seperti ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Oknum perusahaan bukan tidak mengerti aturan merekrut karyawan. Hanya saja, mereka memang tidak ada niat baik untuk mempekerjakan karyawan dan memang sengaja tidak melapor ke pemerintah daerah seperti ke dinas tenaga kerja,” ujar Fitriani.

Namun ketika muncul masalah dengan karyawannya, baru perusahaan meminta pemerintah dan DPRD untuk menyelesaikannya. Itupun yang dikirim stafnya yang tidak bisa mengambil keputusan. “Saat ini DPRD Kutim tengah menyelesaikan Perda tentang Perkebunan Kelapa Sawit. Semoga segera selesai, agar perselisihan karyawan dengan perusahaan yang kerap terjadi di Kutim, bisa teratasi,” ujarnya.(advertorial/*4)

Comment here