Buruh dan Mahasiswa Kutai Timur Tolak RUU Omnibus Law

IMG 20200123 WA0056

 

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, bersama Aliansi Buruh Kutai Timur menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law (cipta lapangan kerja). Aksi digelar di kawasan simpang pendidikan dan halaman Kantor DPRD Kutai Timur, Kamis (23/1/2020).

Ada beberapa poin yang menjadi keresahan para mahasiswa dan buruh Kutai Timur, bila omnibus law diberlakukan. Yakni, tentang penghapusan sistem upah minumun yang diganti menjadi upah per jam, pesangon yang diganti menjadi tunjangan pemutusan hubungan kerja, sebesar enam bulan upah, potensi lapangan pekerjaan yang bisa diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, pemberlakuan outsourcing pada semua jenis pekerjaan, serta penghilangan jaminan sosial bagi pekerja dan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayarkan hak-hak buruh.

IMG 20200123 WA0055

“Penerapan upah per jam sangat merugikan buruh. Mereka yang bekerja di bawah 40 jam per minggu, otomatis mendapat upah di bawah upah minimum. Belum lagi pekerja yang mengalami sakit, menjalankan ibadah atau cuti melahirkan, bisa tidak dapat upah, karena dianggap tidak bekerja,” ungkap Ketua GMNI Kutim, Sept Agis Pusaka.

Ia berharap, aksi penolakan tersebut dapat didengar dan disampaikan oleh jajaran wakil rakyat di DPRD Kutim untuk diteruskan ke pemerintah pusat. “Omnibus law ini, kalau diterapkan akan sangat merugikan para pekerja dan buruh di Kutim. Kami berharap, lewat aspirasi pada wakil rakyat yang duduk DPRD Kutim, bisa tersampaikan juga ke pemerintah pusat,” ungkapnya.(rb04)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *