Berita PilihanKutai Timur

ASN Pada Pilkada 2020 Harus Netral

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 yang akan di adakan serentak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur melaksanakan sosilisasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Kutim pagi tadi di Ruang Mernati Kantor Bupati Kutim, Senin (9/12/2019).

Di Kalimnatan Timur terdapat 9 kabupaten yang akan mengikuti Pilkada serentak tersebut dan salah satunya adalah Kabupaten Kutai Timur. Kemarin masih fresh teringat di memori kita tentang gegap gempita suasana pesta demokrasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kutim Andi Mappasiling, S.S

“Hal yang utama didalam Pilkada ini untuk kita ketahui bersama terutama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan beberapa aturan dalam politik yang mengharuskan ASN bersikap netral pada penyelenggaraan Pemilu, dan Alhamdulillah pada penyelenggaraan Pemilu kemarin Kaltim tidak termasuk kategori lima besar terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN,” jelas Andi.

Lebih lanjut dijelaskan Bawaslu Kutim ada beberapa ketentuan hukum yang harus diperhatikan oleh ASN diantaranya Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Perbawaslu, PKPU Nomor 15 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil, bupati dan wakil, dan atau walikota dan wakil, PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil serta PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

“Yang dimaksud netralitas ASN dalam konteks pemilu atau Pilkada adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas) sehingga seseorang dapat dikatakan netral apabia ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu misalnya organisasi politik,” jelasnya lagi.

Lebihlanjut Andi mengatakan bahwa netralitas ASN dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak atau tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok dan tidak pernah terpengaruh dari kepentingan partai politik.

“Beberapa alasan kenapa ASN dilibatkan atau dimanfaatkan birokrasinya dalam Pilkada diantaranya adalah ASN mempunyai posisi strategis sebagai akses publik untuk mengajak atau menpengaruhi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya, birokrasi memiliki keahlian tekhnis dalam kontestasi politik di daerah, keahlian tekhnis dalam formulasi dan implementasi kebijakan, adanya kepentingan memelihara dan mengikatkan posisi jabatan dengan dukungan Paslon apabila terpilih dan Masih kuatnya budaya patron-client menyebabkan ASN membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam Pilkada,” ungkapnya.

Larangan bagi ASN dalam politik praktis berdasarkan Tafsir dari Pasal 11 PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN :

-ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil kepala Daerah.

-ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

-ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

-ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan paslon/atribut Partai Politik.

-ASN dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

-ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan menginkuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

-ASN dilarang menjadi penbicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.(rb05)

Comment here