Berita PilihanKutai TimurPolitik

Fraksi Golkar Minta Pemerintah Komitmen Selesaikan Utang

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sudah disahkan menjadi APBD Kutai Timur tahun 2020. APBD tahun mendatang disahkan di angka Rp 3,495 triliun, setelah ada kenaikan proyeksi pendapatan sekitar Rp 600 miliar dalam pembahasan tim TAPD Pemkab Kutim dan Banggar DPRD Kutim.

Pengesahan APBD tersebut, setelah tujuh fraksi dalam DPRD Kutim menyatakan persetujuan dengan berbagai catatan penting yang menjadi masukan bagi pemerintah Kutim. Catatan penting tersebut di antaranya datang dari Ketua Fraksi Golkar, Sayyid Anjas. Ia meminta pemerintah komitmen dalam membayar utang. Karena, pembayaran utang tak hanya meningkatkan perekonomian di masyarakat, tapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sekaligus memotivasi masyarakat untuk ikut membangun Kutim.

“Utang tahun 2018 masih tersisa Rp 168 miliar. Sementara pekerjaan tahun 2019 bisa jadi ada yang terutang. Belum lagi pekerjaan multiyears. Dalam pembahasan, DPRD sepakat mengalokasikan Rp 125 miliar untuk multiyears. Sekitar Rp 3 miliar per kegiatan. Jadi harus diperhitungkan baik-baik untuk pembayarannya,” ungkap Anjas.

Kritik soal utang juga dilontarkan politisi Partai Gerindra, yang bergabung dalam Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dr Novel Titi Paembonan. “Dalam menyusun APBD, kami minta pemerintah menggunakan prinsip kehati-hatian. Selesaikan utang, agar tidak terus menerus membebani APBD, Belanjalah sesuai kemampuan. Sesuaikan alokasi anggaran dengan aturan dan undang undang yang berlaku. Untuk program multiyears, sebaiknya pekerjaan yang tidak menunjukkan progres, dihentikan,” ujar Novel.

Terkait APBD 2020, Bupati Ir H Ismunandar MT yang hadir didampingi Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM mengatakan penyusunan RAPBD yang telah disampaikan pada Nota Pengantar Keuangan Pemerintah Daerah, sudah sesuai dengan arah dan kebijakan pokok – pokok pembangunan yang tertuang dalam KUA –PPAS tahun anggaran 2020.

“Dalam RAPBD 2020 tersebut telah disusun secara struktural dan sistematis. (Program anggaran) Ini sudah mempertimbangkan usulan, saran dan kritikan dari seluruh anggota dewan yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan. Telah dibahas bersama secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran Legislatif. Semua telah diakomodir,” ujar Ismunandar.
Ia juga mengajak tim banggar DPRD bisa bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim konsultasi tentang APBD Kutim 2020 ke Pemprov Kaltim.(rb04)

Comment here