RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Upaya Pemerintah Kutai Timur menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan terus dilakukan. Terutama soal jalan pendekat antara sisi darat dan sisi laut, cause way. Namun, karena kewenangan cause way berada di pemerintah pusat melalui Dirjen Hubungan Laut, hingga saat ini, proses pembangunan masih menggantung.
“Sejauh ini pemerintah telah memenuhi komitmen. Bahkan saat syahbandar meminta ketersediaan lahan untuk berkantor di Sangatta, kita penuhi. Namun sampai saat ini, progres yang diharapkan tidak juga terlihat. Saya bahkan khawatir, alokasi dari pemerintah pusat untuk penyelesaian pembangunan cause way, tidak terserap lagi, karena birokrasi yang panjang di pusat,” ungkap Wabup H Kasmidi Bulang ST MM saat diwawancarai awak media, Senin (15/7/2019).
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kasmidi bersama kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur Ikhsanuddin Syarpie berencana melayangkan surat ketegasan kepada pemerintah pusat.
“Diharapkan pemerintah pusat, dapat merespon. Karena proyek ini skala nasional juga. Kami dalam hal ini Pemkab tidak berani menggunakan alokasi pembiayaan terkait progres itu melalui APBD, dikhawatirkan nanti dapat menjadi temuan. Karena cause way masih kewenangan pemerintah pusat. Begitu juga dengan rencana menggunakan CSR. Belum ada aturan yang tentang itu. Khawatir bermasalah juga,” ujar Kasmidi.
Kasmidi juga meminta kelonggaran kebijakan dalam mendorong pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Menurutnya Pelabuhan Kenyamukan merupakan jantung (sentra) ekonomi Kutim. “Bahkan saya bersama Bupati sempat berkoordinasi ke Dirjen Hubungan Laut, namun masih jalan di tempat,” kata Kasmidi.
Lambatnya progress penyelesaian cause way Pelabuhan Kenyamukan sangat disayangkan. Karena, menurut Kasmidi, pelabuhan tersebut merupakan salah satu pos PAD yang dapat menunjang pembangunan di Kutim.
“Padahal, cause way tersebut, tinggal diurug dengan batu merah dan disambungkan dengan sisi darat yang rencananya akan menjadi kawasan perkantoran untuk pelabuhan. Kita tak usah bicara perkantoran dulu, tapi penyambungan sisi darat dan laut. Asal sudah tersambung, minimal kita bisa bongkar muat kebutuhan pokok di pelabuhan kita sendiri. Bisa masuk produk-produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga lebih murah. Sektor ekonomi juga ikut terdorong dengan beroperasinya pelabuhan, meski baru sedikit,” ujar Kasmidi.
Selain itu, material untuk pembangunan perkantoran juga bisa lebih mudah sampai ke lokasi pembangunan.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*9)
