BeritaKutai Timur

Delapan OPD Rawan Korupsi Disoroti KPK

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Kedatangan Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Korwil VII, KPK RI, Nana Mulyana ke Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (24/7/2019), untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi 2019, di lingkungan Pemkab Kutim.

Ada delapan area yang dianggap rawan tindak pidana korupsi yang menjadi fokus monev kali ini. Sejak diluncurkan program tersebut, menurut Nana, KPK selalu mendorong Pemkab Kutim untuk menggunakan aplikasi e planning dan e budgeting dalam mengelola APBD. Sehingga semua proses sesuai aturan baku anggaran.

“Pokok pikiran anggota DPRD, berakhir pada tanggal berapa, misalnya. Sehingga ada batasan waktu yang pasti. Begitu juga dengan kegiatan musrenbang ada batasan waktu yang tercatat di aplikasi,” ujarnya.

Selain itu, rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi juga menekankan proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya sudah dilakukan melalui aplikasi. Termasuk tempat terbitnya perizinan sebaiknya ada di satu pintu, yakni Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMD-PTSP).

“Tidak boleh lagi ada izin yang ditandatangani pemimpin daerah atau dipegang dinas lain. Perizinan harus satu wadah, di DPMD-PTSP. Bahkan, pemohon perizinan tak perlu datang ke DPMD-PTSP, asal syaratnya lengkap, tinggal buka web dan print saja izin yang sudah diperoleh,” ungkapnya.

KPK RI, menurut Nana juga memperhatikan soal kode etik pejabat di daerah. Pejabat tidak boleh bertemu dengan pemohon izin atau pekerjaan di luar jam kerja. Atau bertemu tim pemberi rekomendasi. Karena itu dianggap melanggar kode etik. “Pemohon hanya bisa berhubungan dengan DPMD-PTSP saat mengajukan perizinan saja,” ujar Nana.(rb04)

Comment here