Berita PilihanKutai TimurNasional

Pantau Pelaksanaan Aksi Pemberantasan Korupsi, KPK Datangi Pemkab Kutim

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang diwakili Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Korwil VII, Nana Mulyana dan staf Wuri, datang ke Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (24/7/2019).

Keduanya menggelar rapat terbatas dengan Wabup H Kasmidi Bulang ST MM, Sekda Drs H Irawansyah M Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), DR Suko Buono serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Kutim, yang masuk dalam delapan area intervensi program pencegahan korupsi. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi 2019.
“Monev, artinya kita sedang dievaluasi. Pencegahan korupsi lebih jelas, dengan hadirnya tim dari KPK RI. Kita bisa mengetahui kekurangan dalam kinerja diri sendiri,” ujar Kasmidi.

SKPD yang datanya belum maksimal, menurut Kasmidi, segera dilengkapi. Ia tak ingin Kutim tercoreng, hanya karena ada ketidaktahuan, ada data yang kurang maksimal penggaliannya serta kesalahan lain dalam administrasi.

Kedatangan Nana ke Kutim beranjak dari hasil pertemuan beberapa waktu lalu. Dimana Pemkab Kutim baru melaksanakan program rencana aksi pencegahan korupsi sekitar 50 persen. Padahal program tersebut sudah berjalan tiga tahun dan telah ditandatangani oleh Bupati Ir H Ismunandar MT, sebagai komitmen untuk melaksanakan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Kutim

Nana berharap, ada percepatan pada pelaksanaan program tersebut pada delapan area intervensi yang sudah ditentukan. Yakni, Bappeda sebagai tim perencanaan, BPKAD sebagai pengelola keuangan, Bapenda sebagai tim penerimaan keuangan, BKPP sebagai Pembina ASN, Itwil yang bergerak di bidang pengawasan, Dinas PMD-PTSP untuk penerbitan perizinan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan tempat perencanaan pekerjaan serta Dinas Kominfo Perstik sebagai pelengkap, dimana seluruh data dari SKPD yang rentan dengan permasalahan korupsi terintegrasi dalam sistem informasi daerah.

“Kita ingin melihat, bagaimana proses perencanaan yang dilakukan Pemkab Kutim, kemudian penganggarannya, pembayarannya, perizinan bagi masyarakat, apakah sudah menggunakan sistem aplikasi sebagaimana yang kita arahkan, begitu juga proses lelang pengadaan barang dan jasa. Apakah sudah dilakukan melalui sistem aplikasi, atau masih mempertemukan antara pemohon pekerjaan dengan tim teknis,” ungkap Nana.

Hasilnya, sebagian program aksi pemberantasan korupsi terintegrasi sudah berjalan. Namun, masih sendiri-sendiri atau masing-masing OPD. Sehingga data yang dimiliki masih ada yang belum nyambung. Ada pula yang mengaku sudah menyerahkan data, namun oleh yang menerima, dikatakan belum menerima.

“Tinggal penerapannya saja untuk menyatukan semua data di Diskominfo Kutim. Jangan masing-masing dinas punya server sendiri, beli bandwidth sendiri, rekrut tenaga sendiri. Ini justru terjadi pemborosan, karena setiap SKPD menganggarkan hal yang sama,” kata Nana.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*4)

Comment here