APIP dan APH Kutim Jalin Kerja Sama Tangani Pengaduan Masyarakat

pampflet RKB

IMG 20190701 WA0014RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Di tingkat pusat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Aparat Penegak Hukum (APH). Kerja sama tersebut sebagai pedoman operasional bagi kedua belah pihak dalam melakukan koordinasi pelaporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kerja sama ini pun dilakukan di Kabupaten Kutai Timur, antara Pemkab Kutim dalam hal ini Inspektorat Wilayah (Itwil) sebagai APIP dengan Kejaksaan Negeri Sangatta dan Polres Kutim sebagai APH. Program kerja sama diserahkan Bupati Kutim Ir H Ismunandar MT didampingi Wabup H Kasmidi Bulang ST MM dan Sekretaris Itwil, Jasrin SE pada Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan dan Kajari Sangatta, Mulyadi SH di ruang Meranti Setkab Kutim, Senin (1/7/2019).

Perjanjian kerja sama, menurut Bupati Ismunandar, untuk membangun koordinasi antara APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintah daerah.

“Sebagai penyelenggara pemda, saya berpesan agar melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal administrasi. Seperti laporan hasil pekerjaan yang harus segera diselesaikan pada waktunya,” kata Ismunandar di hadapan para Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa yang menyaksikan penyerahan program kerja sama tersebut.

IMG 20190701 WA0015

Selain, kata Ismunandar, harus saling koordinasi dan komunikasi antara APIP dan APH. Terutama bila ada data-data yang dibutuhkan tim APH, agar diserahkan pada APIP terlebih dulu, dalam hal ini Itwil Kutim.

Sebelumnya, Jasrin juga mengungkapkan, kerja sama antara APIP dan APH Kutim juga untuk memperkuat sinergitas. Agar terwujud penyelenggara pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mewujudkan otonomi daerah.

Dengan ruang lingkup, tukar menukar data dan informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sosialisasi terkait indikasi tindak pidana korupsi.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*5)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *