SANGATTA – Sebagai kelanjutan dari sinergitas dari program Bayar Pajak Massal, Pemkab Kutai Timur dan Kanwil DJP Kaltim-Kaltara, melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dengan Pemkab Kutai Timur melakukan kerjasama konfirmasi status wajib pajak.

Kerjasama dituangkan dalam sebuah MoU yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Musyafa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, Windu Kumoro, dengan disaksikan Bupati Kutim Ir H Ismunandar MT dan Wabup H Kasmidi Bulang ST MM serta Kepala Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Samon Jaya.

Kerjasama, kata Samon, bertujuan agar seluruh wajib pajak di Kutim bisa terdeteksi. Mereka yang kerap melakukan ekspor-impor dari Kutim, termuat dalam sistem. Sehingga kalau ada tunggakan, bisa langsung terdeteksi di Dirjen Pajak.

“Dengan konformasi, seluruh wajib pajak teregister di Dirjen Pajak. WP asal Kutim yang buka usaha di kota lain pun akan terdeteksi. Karena sudah tercatat datanya. Mereka pun tak bisa mengaku –aku sudah membayar pajak di kota lain, padahal belum. Karena dapat dilihat dalam database yang ada di DJP,” ungkap Samon.

Keuntungannya, lanjut Samon, pembayaran pajak, seperti pajak penghasilan atas karyawan, masuk ke kas daerah dimana perusahaan tersebut membayar. Besarannya sekitar 20 persen. “Jadi, pemerintah daerah harus mengimbau perusahaan yang operasionalnya di Kutim, agar pajak karyawan dibayarkan di Kutim. Bukan di Jakarta atau di kota lain. Karena kalau di Jakarta, akan masuk ke kas daerah DKI,” ujar Samon.(*)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!