Lakukan Evaluasi Mandiri SPBE 2023, Pemkab Kutim Fokus Pada Audit TIK

SANGATTA. Lakukan Evaluasi Mandiri SPBE 2023, Pemkab Kutim Fokus Pada Audit TIK – Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun 2023 kembali dilakukan evaluasi dari Kemenpan RB. Dimana K/L/D diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi mandiri pada tanggal yang telah ditetapkan.

Hal tersebut merujuk pada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Untuk memenuhi hal tersebut terdapat 47 indikator yang harus di evaluasi secara mandiri oleh Kab.Kutai Timur, salah satunya indikator audit infrastruktur dan aplikasi.

Audit Infrastruktur dan Aplikasi menjadi prioritas utama dalam dalam evaluasi mandiri tersebut. Dengan adanya audit Diskominfosp Kutim juga telah menunjuk Inspektorat Wilayah (Itwil) selaku Koordinator Auditor. Hal tersebut di ungkapkan Ery Mulyadi selaku Kepala Dinas

“Jadi pelaksanaanya kita berdasarkan surat keputusan Bupati, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perbaikan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Kutai Timur,” ujarnya.

Selain audit TIK, kedepannya juga akan dilakukan audit keamanan informasi melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Yang muaranya juga untuk evaluasi dan perbaikan layanan SPBE.

“Dan kami bersyukur langkah kami ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkup Pemkab Kutim khususnya untuk pemantauan dan evaluasi SPBE ini,” imbuhnya.

Lakukan Evaluasi Mandiri SPBE 2023, Pemkab Kutim Fokus Pada Audit TIK

Disisi lain, untuk layanan publik digitalisasi, Pemkab Kutim, sudah menerapkan layanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi SIAP KAWAL, dimana dalam pengurusan administrasi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disduk Capil, cukup dengan aplikasi administrasi kependudukan sudah bisa dicetak secara mandiri

“Termasuk saat ini kami sedang membuatkan dashboard untuk unsur pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati hingga Sekretaris Daerah untuk memantau secara langsung kinerja jajarannya, salah satunya bisa melihat secara real time serapan anggaran yang di laksanakan oleh masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya.