loading="lazy" />
RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur hari ini, Senin (12/10/2020), berusia 21 tahun, sejak dimekarkan pada 1999 lalu. Beragam pencapaian pembangunan telah diwujudkan. Fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang tadinya minim pun kini telah dinikmati hampir seluruh masyarakat di 18 kecamatan. Hingga pedalaman maupun pesisir terluar.
Pjs Bupati Kutai Timur Dr M Jauhar Efendi mengajak memanfaatkan peringatan hari jadi Kutai Timur sebagai momen refleksi bagi pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan yang telah dicapai.
Tahun 2019 lalu, Pemerintah kabupaten Kutai Timur mencatat perolehan 14 penghargaan di berbagai bidang. Mulai dari bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, pertanian, Kehutanan, hingga kepramukaan.
“Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja cerdas yang telah dilakukan selama ini. Sudah semestinya masyarakat Kutai Timur mensyukuri prestasi yang telah dicapai bersama,” kata Jauhar.
Meski demikian, Jauhar mengimbau agar prestasi yang sudah diperoleh jangan membuat terlena. Tapi sebagai motivasi untuk terus memacu kinerja di masa datang. Karena, masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Seperti infrastruktur pemukiman, jalan lingkungan dan drainase, mewujudkan layanan kesehatan berupa rumah sakit pratama di kawasan hulu, serta terus memperjuangkan perubahan status fungsi kawasan melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
Selain itu, dalam upaya peningkatan akses informasi, komunikasi dan telekomunikasi, Pemkab Kutim menurut Jauhar berupaya melaksanakan percepatan pembangunan menara base transceiver station (BTS) bekerja sama dengan Direktorat Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.
“Pembangunan BTS di beberapa kawasan yang sampai saat ini belum terjangkau jaringan, sangat dibutuhkan. Guna membuka keterisolasian warga akan informasi. Pemerintah harus petakan soal kebutuhan BTS. Satu menara BTS, bisa digunakan beberapa provider. Bisa jadi pemasukan bagi PAD Kutim juga. Untuk daerah yang tidak dilirik oleh penyedia, tentu pemerintah harus ikut membantu dengan memberikan insentif, ketika swasta tidak tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut,” ungkap Jauhar.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*4)
