SANGATTA – Kesejahteraan pegawai akan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Bupati Ir H Ismunandar MT di sela penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutim, beberapa waktu lalu.
Prediksi pendapatan tahun depan mencapai Rp 2,89 triliun yang diperoleh dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 116,5 miliar, Dana Perimbangan (DP) Rp 2,04 triliun dan pendapatan lainnya Rp 732,5 miliar.
Dengan prediksi belanja daerah mencapai Rp 2,94 triliun atau defisit sekitar Rp 50 miliar, yang akan diseimbangkan dengan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah. Di antara belanja daerah, tercatat alokasi Rp 1,3 triliun untuk pos belanja tidak langsung.
“Pos belanja tidak langsung tersebut, untuk pemenuhan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta gaji. Ada pula di dalamnya, belanja komunikasi dan operasional pimpinan dan anggota DPRD Kutim, berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2017,” ungkap Ismunandar.
Selebihnya, sebesar Rp 1,63 triliun dialokasikan untuk belanja OPD, pekerjaan infrastruktur yang dilakukan melalui kegiatan multiyears, pemenuhan kewajiban pada pihak ketiga dan pemenuhan gaji TK2D serta pembebasan lahan.
”Karenanya, saya intruksikan semua OPD untuk memprogramkan kegiatan yang top priority serta berprinsip pada money follow programs. Pemerintah juga berharap dukungan DPRD Kutim agar program menyejahterakan rakyat ini terwujud,” kata Ismunandar.(*)
