Pada Paripurna Ke 24 DPRD Kutim, Fraksi AKB Soroti Minimnya Penyerapan Anggaran

Pada Paripurna Ke 24 DPRD Kutim, Fraksi AKB Soroti Minimnya Penyerapan Anggaran
Perwakilan Fraksi AKB Apansyah dalam penyampaian pandangan umum pada sidang paripurna

IMG 20220603 WA0028

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA. Pada Paripurna Ke 24 DPRD Kutim, Fraksi AKB Soroti Minimnya Penyerapan Anggaran – DPRD Kutai Timur kembali menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun 2022.

Dalam Rapat Paripurna ke 24 yang digelar di Ruang Sudang Utama Gedung DPRD Kutim tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni dan diikuti Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazar dan anggota DPRD, Para Asisten, Staf ahli, Para kepala Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional dan pihak terkait lainnya. Kamis (4/8/2022).

Apansyah mewakili Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyebutkan, secara hukum penyusunan KUPA PPAS-Perubahan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa, perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana atau anggaran belanja

“ABT bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana atau anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan,” papar Apansyah, politisi Partai Berkarya itu.

Tujuan penyusunan dokumen KUPA PPAS-P adalah untuk memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022. Serta menjadi dasar perubahan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022.

Pada Paripurna Ke 24 DPRD Kutim, Fraksi AKB Soroti Minimnya Penyerapan Anggaran

“Dalam nota penjelasan disebutkan sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran untuk APBD tahun 2022 baru mencapai 30,28 persen,” beber Apansyah.

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, menurut dia, memandang penyerapan anggaran yang minim disebabkan banyaknya program yang tidak bisa diterapkan sesuai dengan jadwal.

“Seharusnya hingga triwulan II ini penyerapan anggaran sudah berada di angka 50 persen. Minimnya penyerapan anggaran bisa juga disebabkan penyesuaian termin pencairan anggaran serta proses lelang yang masih berjalan baik di pos anggaran fisik maupun pos anggaran non fisik,” ulasnya.

Namun, lanjut dia, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan dalam triwulan selanjutnya. Sehingga optimalisasi serapan anggaran dapat mencapai target dan realisasi program dapat dilaksanakan.

“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memberikan pesan khusus kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salah satunya dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien seperti merasionalisasikan anggaran perjalanan dinas,” bebernya.

“Evaluasi atas serapan anggaran pada triwulan II merupakan hal yang sangat penting dilakukan mengingat serapan triwulan II menjadi barometer untuk realisasi serapan anggaran pada triwulan berikutnya. Serapan anggaran di triwulan III harus mencapai target agar tidak terjadi refocusing (penghematan anggaran) melalui mekanisme automatic adjustment,” lanjutnya.

Apansyah menegaskan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap melalui dokumen KUPA PPAS-Perubahan ini penyerapan anggaran dapat lebih terfokus. Semuanya berada dalam sistem yang telah diatur untuk kepentingan bersama.

“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap agar ke depannya penyampaian KUPA PPAS-Perubahan ini dapat dilakukan lebih awal, sehingga masih cukup waktu bagi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan seksama terhadap dokumen KUPA PPAS-Perubahan ini.”

“Hal ini penting, artinya agar kesan terburu-buru dan hanya untuk pemenuhan syarat administratif semata dapat diminimalisir. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang angka-angka yang tercantum dalam nota penjelasan dapat dikaji dengan baik agar sinkronisasi antara pendapatan daerah yang diproyeksikan mengalami perubahan dari sisi target, baik untuk pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun pendapatan daerah lainnya yang sah, sejalan dengan proyeksi perubahan belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ulasnya.

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang fokus dan arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam RPJMD harus tetap menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA PPAS-P ini. Pemenuhan hak dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas anggaran dengan dukungan infrastruktur yang sesuai standar.

Dia mengharap, proyeksi pendapatan asli daerah dapat lebih dimaksimalkan agar Kabupaten Kutai Timur dapat mempersiapkan diri menghadapi segala situasi dan kondisi. Khususnya ketika sektor tambang dan perkebunan yang menjadi sumber terbesar dari pendapatan asli daerah saat ini mengalami kemunduran. Prioritas pembelanjaan juga harus dibuat sehingga tidak ada pembelanjaan yang hanya akan menjadi beban anggaran namun sifatnya tidak signifikan.

“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap pembahasan atas KUPA PPAS-P tahun anggaran 2022 ini dapat memperhatikan secara seksama dokumen yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan apa yang menjadi masukan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sehingga apa yang kita harapkan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat Kutai Timur dapat tercapai,” ungkap dia.(adv/dprd/Rb01,05R)

Pos terkait