Ini Tanggapan Anggota DPRD Kutim Yan, Terkait Lambannya Penyerapan Anggaran

IMG 20241107 WA0002

rumahkaryabersama.com. Ini Tanggapan Anggota DPRD Kutim Yan, Terkait Lambannya Penyerapan Anggaran – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Yan memberikan pandangan terkait lambanya proses penyerapan anggaran yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2024. Dirinya menduga, salah satu penyebabnya banyak dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sering melakukan kunjungan ke luar daerah.

“Saya lihat masih banyak ASN kita yang Dinas Luar (DL), entah mengikuti Bimtek atau kunjungan ke luar daerah. Kalau petugas kita DL terus, siapa yang mengerjakan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Yan berharap, dengan besarnya anggaran yang di miliki oleh Kabupaten Kutim saat ini Rp. 14 triliun lebih tersebut. Perlu adanya langkah kongkret yang harus di ambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang untuk mempercepat proses penyerapan anggaran yang ada.

“Meskipun saat ini masih terus berjalan dan sudah baik, namun kita di DPRD juga akan terus memantau dan memastikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Salah satu Perangkat Daerah yang menjadi atensi atau perhatian anggota DPRD Kutim Yan, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Dimana dirinya mengaku merasa kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan jajaran Dinas yang di nahkodai oleh Mulyono tersebut.

“Saya lihat amburadul sekali. Sulit sekali kita temui petugas disana. Dan biasanya pada akhir tahun suasananya kayak pasar. Karena saya melihat manajemen kurang pas,” ujarnya.

Keresahan Yan bukan tanpa sebab. Pasalnya sejak awal tahun, dirinya sudah mengingatkan kepada Kepala Disdikbud Kutim untuk mengganti pola dan sistem manajemen kerja. Hal itu bertujuan untuk efisiensi serta produktifitas kinerja dan penyelesaian program-program pembangunan, terutama di bidang pendidikan.

“Tahun lalu, mereka menyumbang kurang lebih Rp. 300 miliar yang tidak terserap dan utang sebesar Rp. 25 miliar, karena administrasi dan pengelolaan yang kurang baik, dan ini saya harap bisa menjadi atensi agar tidak terulang kembali,” pungkasnya.(adv/dprd/Wa)

Pos terkait