loading="lazy" />
rumahkaryabersama.com. Menjadi Sumber PAD, Pemkab Kutim Berkomitmen Menggali Sumber-Sumber Daerah Yang Potensial – DPRD Kutai Timu (Kutim) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang berlangsung, di ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Senin (25/11/2024).
Bupati Ardiansyah Sulaiman yang di wakili oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim Sudirman Latief membacakan tanggapan pemerintah di hadapan unsur pimpinan DPRD yang memimpin rapat, 21 Anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah serta undangan lainya.
Mengawali tanggapannya, Pemkab Kutim mengapresiasi pandangan dari seluruh fraksi DPRD Kutai Timur yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dalam menerima terhadap berbagai masukan dari masyarakat, seperti perbaikan sistem, kesesuaian dengan program pemerintah, dan mengurangi ketergantungan dari pendanaan pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait dengan catatan begitu besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer Pemerintah Pusat. Pemkab Kutim berkomitmen untuk segera menggali sumber-sumber daerah yang cukup potensial menjadi sumber pendapatan asli daerah Ketahanan dan kemandirian sebuah daerah bisa diindikasikan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan anggaran daerahnya, oleh itu pemerintah berupaya untuk serius dan bergerak cepat menciptakan diversifikasi pendapatan daerah.” ujarnya.
Menyikapi tanggapan Fraksi Golongan Karya, Sudirman latief menyebut, Pemerintah Kutai Timur juga akan berbenah dengan lebih antisipatif dan melakukan persiapan dini agar tercipta kepatuhan pada proses penyusunan APBD yang lebih baik sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Termasuk menerima masukan dan akan menindaklanjuti catatan serius Fraksi Golkar mengenai BUMD. Pemerintah Daerah berupaya akan membenahi tata kelola perusahaan daerah disertai dengan target kinerja dan target kontribusi pada pemerintah daerah.
“Pemerintah menyampaikan terimakasih atas respon positif yang diberikan Fraksi Nasdem terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Kami berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik baiknya agar mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” ucapnya
Selanjutnya mengenai Tanggapan dari Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, pihaknya setuju bahwa anggaran ini adalah hak rakyat Kutim. Pemerintah Daerah berupaya dalam optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, transparansi pengelolaan, dan penguatan kemandirian fiskal agar seluruh masyarakat Kutai Timur sampai ke pelosok desa merasakan manfaatnya secara nyata.
“Pemerintah sangat berterimakasih kepada Fraksi Demokrat atas pandangan yang konstruktif bahwa peningkatan PAD dengan mengupayakan penggalian potensi daerah, seperti pertanian,perkebunan, dan pariwisata. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara yang inovatif bisa menjadi antisipasi terhadap efek fluktuasi alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara untuk menjawab tanggapan Fraksi Persatuan Pembangunan, dirinya menyebut, Pemerintah akan menggarisbawahi dan menindaklanjuti dengan baik. Salah satunya untuk lebih kreatif dan cerdas dalam menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan daerah.
Selanjutnya, menyikapi tanggapan dari Fraksi Persatuan Indonesia Raya, Pemerintah berkomitmen melakukan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam implementasi kebijakan APBD tahun anggaran 2025. Langkah konkrit dan strategis tersebut di upayakan agar benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah menyampaikan terima kasih atas beberapa masukan dari Fraksi Keadilan Sejahtera. diantaranya untuk lebih maksimal lagi menggali potensi daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah yang masih bisa ditingkatkan. Potensi daerah seperti perluasan pajak daerah dari izin usaha atau retribusi akan dioptimalkan. Termasuk pemerintah akan mengevaluasi kembali agar belanja daerah yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasi kedepannya bisa lebih berimbang atau proporsional,” pungkasnya. (adv/dprd/wa)
