rumahkaryabersama.com. DPRD Kutim : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pemisahan Hak Atas Lahan – Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sobirin Bagus mengungkapkan pandangannya mengenai pentingnya pemisahan hak atas lahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam upaya menyelesaikan isu pengelolaan lahan. Pernyataan ini disampaikan Sobirin saat ditemui di kantor DPRD Kutim.
“Untuk masalah lahan, perlu ada pemisahan antara hak-hak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Meskipun ada kendala kecil, ini bisa diatasi melalui koordinasi yang baik,” ujar Sobirin.
Menurutnya, isu pemisahan lahan sering kali menimbulkan kebingungan dan konflik antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Namun, Sobirin optimis bahwa koordinasi yang efektif dapat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Sobirin juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur besar yang saat ini dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, yang menurutnya merupakan langkah positif untuk meningkatkan konektivitas dan infrastruktur di berbagai daerah. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan bandara di Samarinda, balai kota, bandara di Ibu Kota Negara (IKN), serta jalan tol di Sangatta.
“Pemerintah Pusat saat ini sedang gencar membangun infrastruktur, seperti bandara di Samarinda, balai kota, bandara di IKN, serta jalan tol di Sangatta. Ini luar biasa,” katanya.
Pentingnya proyek-proyek ini diakui Sobirin sebagai indikator komitmen Pemerintah Pusat dalam meningkatkan infrastruktur yang akan berdampak positif pada perekonomian dan mobilitas masyarakat. Namun, Sobirin menekankan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, perlu ada keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan kebutuhan lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
DPRD Kutim : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pemisahan Hak Atas Lahan
Selain itu, Sobirin berharap agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang sedang berlangsung dapat dilaksanakan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Saya berharap, melalui koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berbagai proyek infrastruktur dan program pengelolaan lingkungan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur,” singkatnya.
Dengan langkah-langkah koordinasi dan pemisahan hak yang tepat, diharapkan kendala-kendala terkait pengelolaan lahan dapat teratasi dengan baik, sehingga proyek-proyek infrastruktur dapat dilaksanakan secara efisien dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Kutai Timur. (adv/dprd/5/wa).
