loading="lazy" />
rumahkaryabersama.com. Dewan Sebut Keterbatasan SDM Jangan Dijadikan Alasan Klasik Terhambatnya Pembangunan Daerah – Guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi di dapatkan oleh Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Tidak tanggung-tanggung nilainya cukup besar bagi sebuah Kabupaten yang sebentar lagi akan berusia 24 tahun ini.
Tercatat mulai dengan APBD perubahan tahun 2022 lalu, alokasi anggaran Kabupaten Kutim tembus di angka Rp 4 triliun lebih dan meningkat dua kali lipat di tahun 2023 yang mencapai Rp 9,7 triliun. Sedangkan di tahun ini, APBD murni sudah menyentuh angka Rp 9,1 triliun. Dan diprediksi angka tersebut bisa terus bertambah sampai dengan APBD Perubahan yang diprediksi bisa mencapai Rp 12 triliun.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar menyebut dengan alokasi anggaran yang cukup besar bagi Kabupaten yang akan segera berusia 24 tahun ini, diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan terutama infrastruktur dasar yang sudah sejak lama di nanti oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pedalaman.
Namun, disisi lain, Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, Pemerintah Daerah masih memiliki persoalan lain yang harus segera di selesaikan, yakni terkait lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola anggaran yang cukup besar di miliki oleh daerah saat ini.
Dewan Sebut Keterbatasan SDM Jangan Dijadikan Alasan Klasik Terhambatnya Pembangunan Daerah
“Contoh, ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling sering lambat jalan, yakni Dinas Perumahan dan permukiman atau yang dikenal dengan Perkim dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Jika di tanya jawabnya pasti kekurangan personil, ya saya jawab kenapa nggak di tambah. Jawaban, mereka memerlukan SDM yang sudah memiliki kualifikasi tertentu, ini yang masih menjadi PR (Pekerjaan rumah), dan ini (kekurangan SDM) mereka aki,” ujarnya.
Menurut Bendahara DPD Partai Golkar Kutim ini, keterbatasan SDM bukan menjadi alasan pemerintah daerah untuk tidak bisa bekerja secara maksimal. Terlebih dengan anggaran cukup besar yang di miliki oleh daerah (Kutim) saat ini, hendaknya pemerintah terus menggenjot dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang di miliki untuk menuntaskan program pembangunan yang sudah di canangkan.
“Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai terjadi lagi (SiLPA), tapi kita juga harus optimis, dan tugas kami (DPRD) mengawasi dan mengingatkan serta mendorong agar pemerintah terus bekerja secara maksimal,” pungkasnya.(adv/dprd/5/Wa)
