loading="lazy" />
rumahkaryabersama.com. Anggota DPRD : Hadirnya IKN, Pemuda Harus Ikut Berkontribusi Dalam Mensukseskan Perubahan – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.
IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.
Dalam perjalannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiflier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.
Hadirnya Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia (SDM) daerah yang diharapkan secara aktif mampu berkontribusi dalam mensukseskan seluruh proses pembangunan yang akan berjalan.
“Salah satunya berasal dari kader-kader Muhammadiyah yang memang tidak bisa di pungkiri, mereka juga memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk ikut berkontribusi hadirnya Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan kepada awak media usai menghadiri pengukuhan Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiah Kutim, di Ruang Meranti Kantor Sekretariat Kabupaten, Sabtu, (08/06/2024).
Anggota DPRD : Hadirnya IKN, Pemuda Harus Ikut Berkontribusi Dalam Mensukseskan Perubahan
Masih kata Agusriansyah, keberadaan IKN akan berdampak terhadap perubahan implikasi sosial, kultur serta budaya di tengah masyarakat. Sehingga, diharapkan kader-kader terbaik Muhammadiyah khususnya yang berasal dari daerah harus hadir dan menjadi salah satu aktor utama dalam perubahan tersebut.
“Termasuk nantinya akan ada interaksi yang berubah, kemudian ada hak-hak masyarakat yang perlu di bela karena adanya perubahan, termasuk hal-hal yang pelu di dukung dengan danya IKN ini, supaya bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Dari sisi pengawasan, Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Kutim ini juga berharap, agar kader dari organisasi islam terbesar kedua di Indonesia ini juga harus mengambil peran, agar dalam setiap proses pelaksanaan pemerintahan di IKN, nantinya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. (adv/dprd/5/Wa)
