Rapat Paripurna Ke-19, Bupati Kutim Sampaikan LKPJ Tahun 2023

WhatsApp Image 2024 03 20 at 14.09.56

SANGATTA. Rapat Paripurna Ke-19, Bupati Kutim Sampaikan LKPJ Tahun 2023 – Penyampaian Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran (TA) 2023 disampaikan langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, saat Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kutim, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Rabu (20/3/2024). Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri 24 anggota DPRD lainnya. Tampak hadir pula dalam rapat itu Wabup Kasmidi Bulang, para asisten, jajaran pejabat eselon 2 dan 3, perwakilan stakeholder dan undangan lainnya.

Dikatakan Ardiansyah, LKPJ Bupati Kutim TA 2023 ini dengan penjelasan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bacaan Lainnya

Pertama, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah direalisasikan sebesar Rp 8,57 triliun, atau tercapai sebesar 103,82 persen (rincian terlampir): PAD terealisasi sebesar Rp 901,06 miliar atau tercapai 114,42 persen. Terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 119,66 miliar, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 4,63 miliar, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 5,33 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 771,43 miliar.

Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp 7,65 triliun atau tercapai 102,77 persen. Terdiri dari pendapatan transfer dari mpemerintah pusat sebesar Rp 6,34 triliun, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1,31 triliun.

“Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp 20,63 miliar atau tercapai 84 persen. Terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 13,81 miliar dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sebesar Rp 6,83 miliar,” ulasnya.

Belanja Daerah, lanjutnya, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah pada tahun 2023 terealisasikan sebesar Rp 8,33 triliun atau mencapai 85,12 persen. Yakni Belanja Operasi, terealisasi sebesar Rp 4,22 triliun atau mencapai 84,45 persen, meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 1,31 triliun, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2,60 triliun, Belanja Hibah sebesar Rp 305,22 miliar.

Sedangkan Belanja Modal, terealisasi sebesar Rp 3,29 triliun atau mencapai 83,60 persen, meliputi Belanja Modal Tanah sebesar Rp 77,07 miliar, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 616,03 miliar, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 611,38 miliar. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 1,94 triliun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 48,92 miliar.

“Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 239,94 juta. Belanja transfer, meliputi Belanja Bantuan Keuangan sebesar 811,99 miliar atau mencapai 98,43 persen,” beber Ardiansyah.

Pembiayaan Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dijelaskan Ardiansyah Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun Sebelumnya sebesar Rp 1,57 triliun atau mencapai 100 persen. Pengeluaran Pembiayaan, terealisasi sebesar Rp 46,50 miliar atau mencapai 100 persen, meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 46,50 miliar.

Selanjutnya capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 sebagai berikut. Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah yaitu indeks Pembangunan Manusia mencapai 74,98 poin; Laju Pertumbuhan Penduduk mencapai 0,90 persen; Persentase Penduduk Miskin mencapai 9,06 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 5,93 persen; Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,71 persen; serta Indeks Gini mencapai 0,336 poin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu elemen yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Angka pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang merepresentasikan kemampuan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi pembangunan yang berkesinambungan. Angka pertumbuhan ekonomi yang rendah mengindikasikan kegiatan pembangunan akan mengalami stagnasi yang berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi Kutim pada tahun 2023 sudah menunjukkan perkembangan yang baik, dimana tiga tahun sebelumnya terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Tinjauan tersebut dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB per kapita serta Pendapatan Regional per kapita sebagai berikut.

PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas tahun 2023 sebesar Rp 168,27 triliun atau turun sebesar 20,29 persen dari tahun 2022. PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batubara pada tahun 2023 sebesar Rp 51,10 triliun atau turun sebesar 20,27 persen dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana tanpa migas dan batubara sebesar 7,18 persen. Meningkatnya PDRB didorong oleh pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian yang masih dominan menyumbangkan kontribusi sebesar 79,67 persen. PDRB per kapita tanpa migas dan batubara mengalami penurunan dari Rp 471,27 juta di tahun 2022 menjadi Rp 369,42 juta di tahun 2023,” jelas Ardiansyah.

Maka dari itu, situasi positif yang terjadi adalah laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2023 lebih timggi dari tahun 2022 dengan pertumbuhan tertinggi pada sub sektor pertanian dalam arti luas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya kita dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam semakin berdampak positif.

Indikator Kinerja Utama Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kutim Tahun 2021-2026, dijabarkan melalui masing-masing misi yakni Misi Pertama, Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ditunjukkan melalui indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,98 poin pada tahun 2023, bertambah sebanyak 0,63 poin dari sebesar 74,35 poin di tahun 2022.

Pada Misi Kedua, Capaian indikator Kinerja Utama Daerah ditunjukkan melalui Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB sebesar 7,60 persen pada tahun 2023, meningkat dari 5,90 persen pada tahun 2022 serta Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,71 persen pada tahun 2023, dari 5,58 persen pada tahun 2022.

Pada Misi Ketiga, Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ditunjukkan melalui Indeks Gini tahun 2023 yang mencapai 0,336 poin, terjadi peningkatan sebanyak 0,032 poin dari 0,304 poin pada tahun 2022. Walaupun terjadi peningkatan, namun masih berada dibawah 0,4 yang mana tingkat ketimpangan di kabupaten kutim masih dalam kategori “kesenjangan rendah”.

Pada Misi Keempat, Capaian Indikator Kinerja ditunjukkan melalui Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja melalui LPPD dengan predikat Status Baik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,15 poin.

Selanjutnya pada Misi Kelima, Capaian Indikator Kinerja ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) sebesar 72,12 poin, dimana telah melampaui target (70,47 poin), serta ketaatan terhadap RTRW sebesar 100 persen.

“Alhamdulillah, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten kutim tahun 2023, pada kelima misi RPJMD tersebut, mencapai 92,52 persen atau masuk dalam kategori sangat tinggi,” ucap Bupati.

Selanjutnya capaian kinerja berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi urusan Pendidikan, ketercapaian kinerja ditunjukkan antara lain dengan Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, masing-masing mencapai 95,7 persen dan 66,51 persen;, Angka Partisipasi Kasar masing-masing sebesar 104 persen dan 82,86 persen;, Angka Partisipasi Sekolah masing-masing sebesar 99,83 persen dan 70,05; Angka Harapan lama Sekolah mencapai 13,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,45 tahun.

“Urusan Kesehatan, pada tahun 2023, ketercapaiannya ditunjukkan antara lain dengan Angka Kelahiran Total sebesar 7.456 kelahiran, Angka Kematian Bayi sebanyak 4 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Harapan Hidup mencapai 73,57 tahun, Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi Campak mencapai 107,3 persen, meningkat dari 106,5 persen pada tahun 2022,” katanya.

Peningkatan pelayanan kesehatan dapat ditunjukkan pula dengan Rasig Posyandu per satuan Balita sebesar 0,01; Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk sebesar 0,47; serta Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk sebesar 0,02.

WhatsApp Image 2024 03 20 at 14.10.40

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ketercapaian pada tahun 2022 ditunjukkan antara lain melalui peningkatan aksesibilitas jalan kabupaten kondisi mantap mencapai 26,83%; Rasio Tempat ibadah per satuan penduduk mencapai 2.65; Luas Irigasi Kabupaten Kutim dalam Kondisi Baik mencapai 49,45 persen; serta Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencapai 100 persen.

Adapun dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, telah dicapai kemajuan baik dalam hal peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, fasilitas pelayanan dasar masyarakat, sarana dan prasarana ekonomi maupun sarana dan prasarana sosial budaya, antara lain Persentase cakupan layanan Perumdam terhadap jumlah penduduk wilayah teknis pelayanan Perumdam meningkat dari 74,25 persen di tahun 2022 menjadi 79,49 persen di tahun 2023, dimana Perumdam telah melayani 18 kecamatan yang terdiri dari 57 desa. Hal ini menunjukkan naiknya total penduduk yang dapat mengakses air bersih.

Lebihlanjut Bupati juga membeberkan berbagai capaian dan kinerja pemerintah dari berbagai urusan-urusan seperti Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Urusan Perhubungan, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Statistik, Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan.

Termasuk juga 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemkab Kutim yakni Urusan Sekretariat Daerah, Urusan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemkab Kutim, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Unsur Pengawas serta Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Pemkab Kutim melalui 18 Kecamatan yang ada di Kutim.

“Alhamdulillah selama kurun waktu 2023, Pemerintah Kabupaten Kutim telah berhasil meraih 32 penghargaan dalam berbagai urusan pembangunan, yang terdiri dari 11 (Sebelas) penghargaan tingkat nasional, 2 (Dua) di antaranya penghargaan dari lembaga non pemerintah, serta 21 penghargaan dari Pemprov Kaltim,” terangnya.

Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas hasil kerja keras yang telah dilakukan selama ini, yang dinilai melalui suatu pertimbangan objektif berdasarkan hasil penilaian atau kajian mendalam dari beberapa indikator atau kriteria yang telah ditentukan. Sudah semestinya semua bangga atas prestasi yang telah kita capai, namun lebih dari itu justru keberhasilan ini harus dapat memicu kita semua untuk lebih meningkatkan prestasi kerja di masa mendatang.

Rapat Paripurna Ke-19, Bupati Kutim Sampaikan LKPJ Tahun 2023

Demikian, keseluruhan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023. “Kami menyadari bahwa masih ada target kinerja pemerintah daerah yang belum dicapai secara maksimal, baik pada tataran indikator makro maupun kinerja program dan kegiatan. Memperhatikan capaian kinerja yang belum diraih secara optimal, saya tetap optimis, bahwa pengelolaan kinerja pemerintah daerah berada dalam koridor rencana pembangunan nasional. Insya Allah, upaya meraih tata pemerintahan yang baik dan bersih atau Good Governance and Clean Governmaent akan lebih cepat terlaksana, jika kita semua senantiasa berada dalam kerangka etos kerja yang menjunjung integritas dengan semangat kebersamaan,” tuturnya.

Berkaiatan dengan hal tersebut, Bupati percaya seluruh anggota DPRD yang terhormat akan memiliki keinginan yang sejalan, untuk terus mendorong tumbuhnya semangat yang berorientasi pada kesejahteraan dan kebijakan masyarakat, dalam koridor keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonersia berlandaskan Pancasila.

“Manakala masih terdapat berbagai kekurang-efektifan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah, marilah kita bangun terus kerjasama untuk saling memperbaikinya dengan tulus, proporsional serta memberi kesepadanan peran yang makin luas dari seluruh elemen masyarakat daerah, dalam menyelesaikan agenda Kutai timur yang telah kita sepakati bersama. Semua keberhasilan dan juga keterbatasan serta hambatan yang dihadapi, akan semakin menempa penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya. (1/5)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *