Tingkatkan Akses Kesehatan Yang Terjangkau, Fraksi PDI-P Tekan Pemkab Kutim Menambah Anggaran Subsidi BPJS

IMG 20230724 WA0002

SANGATTA. Tingkatkan Akses Kesehatan Yang Terjangkau, Fraksi PDI-P Tekan Pemkab Kutim Menambah Anggaran Subsidi BPJS – Fraksi Patai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memahami bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau adalah hak dasar setiap individu, Masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membutuhkan akses mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, Dalam rangka mewujudkan hal ini, penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan menjadi penting.

Hal itu disampaikan Faizal Rachman, di kesempatannya dalam Rapat Paripurna Ke-18 penyampaian Pandangan Umum Dalam Dewan Terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim tahun anggaran 2024, yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Senin (17/7/2023).

Bacaan Lainnya

Menurut Faizal Rachman, penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan akan membantu mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, Hal ini sangat penting mengingat biaya pelayanan kesehatan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya subsidi BPJS yang memadai, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya yang harus ditanggung.

“Sungguh luar biasa pencapaian kita sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah..! APBD tahun 2023 sebesar 5,9 triliun, dan target tahun 2024 justru dinaikkan menjadi 8,1 triliun. Tidak malu kah kita dengan APBD sebesar itu masyarakat Kutai Timur masih harus menderita perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mencetak KTP, akte, dan dokumen administrasi lainnya. Tidak malu kah kita saat ini masih ada 36% desa di Kutai Timur yang masih gelap gulita karena belum menikmati sinar lampu PLN, meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat tapi apakah pemerintah daerah hanya duduk diam, dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan. Selain urusan penerangan juga masih banyak desa-desa di Kutai Timur yang belum bisa menikmati air bersih,” ungkapnya.

Tingkatkan Akses Kesehatan Yang Terjangkau, Fraksi PDI-P Tekan Pemkab Kutim Menambah Anggaran Subsidi BPJS

Lebih lanjut di ungkap Politisi PDI Perjuangan itu, rencana APBD tahun 2024 yang fantastis sebesar 8,1 triliun, tapi masyarakat masih terus menderita dengan jalan berlumpur. Bahkan Tahun 2023, APBD Kutim sebesar 5,9 T di dalamnya terdapat anggaran Multi Years sebesar 1,3 triliun, dan sampai bulan tujuh 2023, tidak ada satu koral pun yang melekat di jalan berlumpur itu, sementara masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun. Namun para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah.

“Tidak malu kah kita kepada masyarakat Kutai Timur sebagai komponen yang membuat APBD kita melimpah, tapi masih mendapatkan pelayanan yang kurang baik dalam hal subsidi BPJS dari Pemkab Kutai Timur..? Tidak Malu kah kita, dengan kasus yang baru kami temukan, tentang masyarakat yang harus membayar uang pengobatan dengan dana pribadi, jutaan rupiah di salah satu rumah sakit di kecamatan, sementara pasien adalah pemilik BPJS aktif. Hanya karena tidak tersedianya dokter spesialis anak dan penyakit-penyakit dalam di rumah sakit tersebut,” tegasnya.

Sebagai penyelenggara pemerintahan dan daerah, dirinya berharap untuk segera dibenahi dan perbaiki bersama agar masyarakat tidak terlupakan dengan anggaran APBD yang cukup besar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *