RUMAHKARYABERSAMA.COM. SANGATTA. 16 Unit Kerja Dinkes Kutim Telah Jadi BLUD – Dinas Kesehatan Kutai Timur kini telah menjadikan 16 Unit Kerjanya yakni Puskesmas dan Labkesda, berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hal ini ditegaskan oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman pada Senin (22/8/2022) pagi di Gedung Serba Guna (GSG) Sangatta.
Dengan adanya hasil tersebut, maka Puskesmas maupun Labkesda dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyambut baik terkait Hasil Penilaian Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kutai Timur, yang dinyatakan lulus oleh Ketua Tim Penilai BLUD yakni Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi.
“Tetap pada koridor atau aturan pengelolaan BLUD dan keuangan, dimana tanggung jawab kepada atasan tetap berjalan. Yang terpenting adalah membuat harmonisasi dalam tim kesehatan di Puskesmas masing-masing kecamatan,” pesan Bupati Kutim, disambut tepuk tangan meriah dari para pejabat fungsional kesehatan.
Adapun 16 Unit Kerja Puskesmas dan Labkesda yang BLUD di Kutim antara lain, Puskesmas Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Teluk Lingga, Rantau Pulung, Tepian Baru, Kaubun, Sangkulirang, Sandaran, dan Karangan. Selanjutnya Muara Wahau 2, Telen, Muara Bengkal, Long Mesangat, Batu Ampar, Busang, serta 1 unit Labkesda.
Bupati Ardiansyah Sulaiman sekali lagi menegaskan, terkait dengan sudah semua unit pelayanan kesehatan di Kutim telah BLUD. Maka jangan sampai dikemudian hari, muncul persoalan antara Kepala Puskesmas dengan si A atau B lainnya muncul.
16 Unit Kerja Dinkes Kutim Telah Jadi BLUD
“Jangan sampai hal itu muncul dan menyebabkan keriuhan, terlebih lagi jangan sampai ada persoalan muncul antara Puskesmas dan Masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Semoga tidak seperti itu. Saya tidak ingin dengar berita-berita di kemudian hari mengenai Puskesmas yang otoriter, dalam melayani masyarakat,” tegas Ardiansyah Sulaiman. (Adv/diskominfo/Rb.01,03,05)
