RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA. Bantu Peningkatan Infrastruktur di 4 Kecamatan, Ketua DPRD Kutim Bakal Salurkan Porkirnya Tahun Ini – Dalam upaya peningkatan jalan dan drainase di 4 Kecamatan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni S. Sos dalam waktu dekat bakal merealisasikan sejumlah aspirasi yang berasal dari konstituennya untuk melakukan pembangunan peningkatan jalan dan pembangunan drainase di 4 Kecamatan yang berada di wilayah Dapil II.
Menurut Joni S,Sos berdasarkan hasil usulan dari masyarakat di tahun 2021 lalu, dalam kegiatan reses yang di lakukan nya di 4 kecamatan, sejumlah usulan masyarakat akan segera di realisasikan tahun ini melalui pokok-pokok pikiran Anggota DPRD kutim.
“Usulan dari masyarakat yang akan direalisasikan di tahun 2022 ini adalah berdasarkan hasil reses dan musrenbang di bulan maret tahun 2021 lalu,” beber Joni, S, Sos saat di temui diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.
Bantu Peningkatan Infrastruktur di 4 Kecamatan, Ketua DPRD Kutim Bakal Salurkan Pokirnya Tahun Ini
Lanjut Joni, usulan masyarakat yang akan di realisasikan melalui Perangkat Daerah terkait itu, sesuai dengan visi dan misi Bupati Kutim, terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase.
“Berdasarkan hasil reses tahun 2021 lalu usulan masyarakat itu mayoritas peningkatan infrastruktur jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan Dapil II. Yang paling banyak itu di Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon dan Kecamatan Teluk Pandan, serta Sangatta Selatan,” ungkapnya
Diakuinya karena berdasarkan hasil reses yang dilakukan di lapangan, terutama yang berada di wilayah pedesaan, yakni peningkatan jalan berupa semenisasi dan pengerasan jalan. “Karena di Desa-desa masih banyak yang jalan tanah jadi masih banyak juga yang usulkan peningkatan jalan berupa pengerasan,” pungkasnya.
Sementara untuk pembangunan drainase juga akan ada dilakukan di tahun 2022 ini, seperti di Kecamatan Rantau Pulung dan Sangatta Selatan. “Yang jelas kita melihat hasil kondisi hasil reses kita di lapangan, dan yang kita usulkan ke pemerintah itu berdasarkan usulan dari masyarakat, dan begitu kita cek lapangan juga memang itu harus kita lakukan.”imbuhnya.(Adv/DPRD/Rb.05R).
