KB Jadi Solusi Pencegahan Stunting, TPK dan TPPS Didorong Dampingi Calon Pengantin

KB Jadi Solusi Pencegahan Stunting, TPK dan TPPS Didorong Dampingi Calon Pengantin

KB Jadi Solusi Pencegahan Stunting, TPK dan TPPS Didorong Dampingi Calon Pengantin

RUMAHKARYABERSAMA,COM. SANGATTA. KB Jadi Solusi Pencegahan Stunting, TPK dan TPPS Didorong Dampingi Calon Pengantin – Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur berada dibawah rata-rata nasional. Angka prevalensi stunting nasional sebesar 24,4 persen sedangkan Kaltim berada diangka 22,8 persen.

Di tingkat kabupaten dan kota, Kutai Timur menduduki daerah dengan jumlah anak stunting terbanyak dengan persentase 27,5 persen.

Oleh karenanya, Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pendampingan calon pengantin untuk menurunkan angka stunting.

KB Jadi Solusi Pencegahan Stunting, TPK dan TPPS Didorong Dampingi Calon Pengantin

Hal tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang di dalamnya juga terdapat pendampingan keluarga.

IMG 20220619 WA0009

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengarahkan agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), ataupun PKK wajib bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

“Upaya penurunan angka stunting itu adalah mendukung TPK dalam melakukan pendampingan keluarga dengan menyediakan regulasi dan pengangaran. Salah satu partisipasi masyarakat tersebut adalah Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya.

Agar memastikan terlaksananya konvergensi, kolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Data mikro keluarga yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk menggerakkan sumber daya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan stunting.

Masalah stunting pada anak di masa depan menghasilkan angkatan kerja yang tidak kompetitif. Stunting menjadi salah satu yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, terampil serta menguasai IPTEK.

“Saya harap para Camat agar mendorong semua Desa untuk membentuk TPK secara teknis supaya mengkomunikasikan dengan PKK dan DPPKB,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kutim, dr Setiadi Halim melalui Kabid KB, Mustika mengatakan bahwa pihaknya melakukan percepatan pencegahan stunting dengan menyosialisasikan penggunaan KB.

Selama tiga tahun terakhir, DPPKB Kutim telah memberikan pelajanan lebih dari 6 ribu akseptor kepada Pasangan Usia Subur (PUS) di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di 18 kecamatan.

“Kami menyalurkan KB dengan jumlah lebih dari 2 ribu akseptor setiap tahun, selama tiga tahun terakhir, sebagai salah satu upaya pencegahan stunting di Kutai Timur,” ujarnya. (Adv/Rb.04S)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *