RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA. Fraksi Demokrat Berharap Untuk Orientasi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Lebih Di Prioritaskan – Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna ke 16 terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, S. Sos., di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (20/06/2022).
Fraksi Demokrat, melalui Abdi Firdaus, S. Hi., menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Kutim yang berhasil merealisasikan pendapatan tahun anggaran 2021 sebesar 3,11 triliyun rupiah, pencapaian terebut sangat menggembirakan.
Demokrat juga mengapresiasi capaian PAD yang mencapai 253,15 milyar rupiah, yang berhasil dimaksimalkan. Artinya ini meningkat dari tahun sebelumnya, untuk itu fraksi tersebut mengharapkan trend kenaikan ini dapat berlanjut.
Fraksi Demokrat Berharap Untuk Orientasi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Lebih Di Prioritaskan
“Kami Fraksi Demokrat sangat memaklumi dengan besarnya silpa pada tahun 2021 yakni sebesar 240 milyar rupiah, hal tersebut terjadi karena memang perencanaan awal pemerintah memperkirakan diangka 2,82 trilyun rupiah, sehingga angka untuk pengeluaran direncanakan sesuai dengan angka penerimaan, namun seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa jumlah penerimaan di tahun 2021 adalah sebesar 3,11 triliyun rupiah,” ungkap Abdi Firdaus.
Dari besarnya APBD Kabupaten Kutim tersebut, Fraksi Demokrat berharap agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
“Berkaitan dengan itu kami memberikan catatan agar pemenuhan hak asasi masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat,” harapnya.
Terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Kutim tahun 2021 yang memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK RI, Fraksi Demokrat berharap hal ini dapat menjadi cambuk dan semangat agar pada tahun depan dapat memperbaiki semua catatan-catatan yang telah diberikan oleh BPK sehingga tahun depan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat diraih. (Adv/dprd/Rb05R).
