Coffee Morning Terapkan Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi

FB IMG 1655115393647

RUMAHKARYABERSAMA.COM.SANGATTA, Coffee Morning Terapkan Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi – Digelar berbeda dari biasanya, Coffee Morning dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang biasanya digelar dengan mengundang seluruh OPD. Namun kali ini dilaksanakan dengan pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi yang bertujuan agar pembahasan lebih fokus dan maksimal. Bertempat di ruang tempudau. Senin (13/6/2022)

Coffee Morning yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim, Rizali Hadi dan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Trisno. Dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah jalur koordinasi Asisten Pemkesra,

Bacaan Lainnya

Coffee Morning merupakan koordinasi antar Pimpinan (Bupati/Wabup) dengan Kepala OPD dan instansi ada di lingkungan Pemkab Kutim. Koordinasi terkait dengan program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dalam progres, permasalahan dan solusi yang akan dilakukan berkaitan dengan program dan kendala yang dihadapi. Hal tersebut dikemukakan Wabup Kasmidi Bulang saat ditemui usai Coffee Morning

Coffee Morning Terapkan Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi.

Coffee Morning Terapkan Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi. 
Wabup Kasmidi Didampingi Sekda Rizali saat pimpin coffee morning diruang tempudau. Senin (14/06/2022)

“Kita persempit koordinasi per Asisten. Ini saja tadi ada kurang lebih 20 OPD di bawa Asisten I. Minggu depan OPD di bawah Asisten II dan seterusnya, dan dilanjutkan per bulan suruh Camat kita hadirkan, per dua bulan para Kades juga bakal dihadirkan,” ungkap Kasmidi.

Dimasa kepemimpinannya bersama dengan Bupati Ardiansyah, dirinya mengungkapkan, Program ASKB banyak yang tidak tersampaikan kepada OPD-OPD yang menjadi leader kegiatan tersebut. Kasmidi mencontohkan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Disperindag, Ketenagakerjaan dan lainnya.

“Hari ini banyak informasi yang kita dapatkan, ada beberapa program yang selama ini sudah berjalan, kemudian ada juga permasalahan, beberapa hal yang disampaikan oleh OPD. Contoh kita (Pemkab Kutim) ada penambahan P3K ternyata belum ada anggarannya, sehingga wajib kita anggarkan dianggaran perubahan,” terang orang nomor dua di Kutim ini.(Rb.07)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *