loading="lazy" />
RUMAHKARYABERSAMA. COM, SANGATTA – Memasuki trimester ketiga Penyerapan anggaran Kabupaten Kutai Timur masih relatip rendah, dimana seharusnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sudah berjalan dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kutim.
Pada sidang paripurna Ke – 31 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yusuf T Silambi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan umum fraksinya, dalam dewan terhadap nota penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan tahun anggaran 2021. Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang, Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar beserta anggota DPRD Kutim, Selasa (24/8/2021).
Yusuf T Silambi meminta Pemerintah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran agar kondisi keuangan Kabupaten Kutim dapat segera membaik dan tidak terus menjadi drama devisit. “Pandemi Covid – 19 yang masih belum berakhir, sangat berdampak pada mikro ekonomi di Kutim, dimulai dari trimester kedua tahun 2020, seharusnya pemerintah sudah dapat membuat atau melakukan inovasi dalam melakukan penanganan dan perbaikan ekonomi di Kabupaten Kutim,” Kata Yusuf
Dirinya juga mengungkapkan bahwa, fungsi DPRD sebagai legislatif, budgeting dan controlling, Fraksi PDIP meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutim untuk melengkapi lampiran KUPA dan PPAS tahun 2021.
“Kelengkapan dokumen menjadi penting agar DPRD dapat membahas lebih rinci, terukur dan menghasilkan APBD yang lebih berpihak kepada rakyat. Fraksi PDIP juga mengingatkan Pemerintah untuk menjaga rasionalitas berdasarkan prioritas, dan kemampuan anggaran daerah, dimana program kegiatan daerah yang tidak berdampak terhadap kemajuan masyarakat harus mampu dipangkas,” tegasnya.
Yusuf juga menginginkan Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, selain itu serius untuk mengembangkan komoditi unggulan sebagai penunjang pendapatan asli daerah, meningkatkan kinerja Bapenda agar pendapatan yang sudah diproyeksikan di tahun 2021 dapat tercapai, peningkatan retribusi kendaran dan percepatan penyerapan APBD untuk pemulihan ekonomi nasional. ( Advetorial / Rb. 05R)
