RUMAHKARYABERSAMA. COM, SANGATTA – Faisal Rachman dari Fraksi PDIP pada rapat paripurna Ke 28 masa sidang III tahun 2021, menyampaikan pandangan umum Fraksinya mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (18/08/2021)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kutai Timur, meminta kepada Bupati Kutim agar dapat melakukan percepatan penyerapan APBD, karena penyerapan anggaran yang terlaksana di tahun 2021 masih rendah.
Selain itu juga Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutim untuk memberikan bantuan dan perhatian kepada pasien Covid-19 yang terpapar dan sedang mengalami isolasi mandiri, karena pasien pada masa-masa isolasi mandiri tidak dapat bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga.
Dalam penyampaiannya Fraksi PDIP, juga meminta kepada pemerintah daerah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan pemulihan ekonomi dengan melakukan pengalokasian anggaran di sektor pertanian, kelautan, perikanan dan UMKM. Fakta yang terjadi di tahun 2021 sama sekali belum ada bantuan yang dirasakan oleh masyarakat. karena SK hibah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kutim sampai hari ini belum diterbitkan.
“Fraksi PDIP mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutim yang melakukan instruksi pembelian beras lokal namun sampai saat ini kebijakan tersebut seolah-olah hanya menjadi ramai di awal pemerintahan, lemah dalam aksi selanjutnya,” ujar Faisal
Fraksi PDIP juga menyebutkan, ditengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai, dapat diketahui bersama bahwasannya para siswa melakukan pembelajaran secara daring dengan tingkat penyerapan materi belajar yang sangat kurang. Alokasi anggaran pendidikan senilai 639 miliar pada tahun 2020 seharusnya dapat meningkatkan proses pendidikan selama masa pandemi, memberikan inovasi dan terobosan peningkatan kualitas pendidikan, serta memangkas anggaran untuk melaksanakan pembangunan yang kurang tepat, seperti pembangunan pagar, kenopi dan lain sebagainya yang tidak prioritas. (Advetorial / Rb. 05R)