Berita PilihanKutai Timur

DPRD Kutim Himpun Perda Ketenagakerjaan, Dan Masih Menuggu Masukan Dari Serikat Pekerja/Buruh Lainnya

 

RUMAHKARYANERSAMA. COM, SANGATTA – Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur bersama pengurus serikat buruh Kutim kembali melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Basti Sanggalangi, dihadiri wakil ketua dan anggota pansus.

Rapat Pansus bersama serikat buruh yang digelar di ruang hearing, Sekretaiat DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Rabu (25/8/2021), bertujuan untuk menghimpun masukan buruh/pekerja dalam penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang ketenagakerjaan.

Ketua Pansus Ranperda, Basti Sanggalangi berharap, penyelesaian draf Perda yang telah memasuki tahap penyusunan tersebut, bisa rampung di akhir Agustus ini. “Perda tentang ketenagakerjaan di tahun ini rampung Insya Allah, kalau bisa bulan Agustus ini selesai, kenapa tidak,” ujar Basti usai rapat bersama pengurus serikat buruh/pekerja di ruang hearing.

 

Basti mengungkapkan, pentingnya melibatkan serikat pekerja/buruh dalam penyusuanan Perda ketenagakerjaan di Kutim, Perda ini dibutuhkan untuk melengkapi relugasi nasional seperti undang – undang cipta kerja. Meskipun dalam rapat bersama yang digelar hari ini hanya diikuti oleh dua perwakilan serikat pekerja/buruh yaitu SPKEP dan KASBI.

 

“Pada rapat hari ini hanya dihadiri dua serikat pekerja/buruh, yakni SPKEP dan KASBI, namun kita tetap menuggu masukan dari serikat pekerja/buruh lainnya, kalau ada yang mau dimasukkan kita masukkan dan usulkan selama tidak bertentangan dengan aturan dan undang – undang di atasnya,” tuturnya

Adapun salah satu pentingnya regulasi berupa Perda dibuat, kata Basti, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Dimana perda inisiatif dewan yang buat untuk kearifan lokal, bagaimana membuat payung hukumnya untuk melindungi orang – orang di Kutai Timur yang belum bekerja.

Lebih lanjut dirinya memandang pentingnya Perda ketenagakerjaan adalah untuk menjaga hubungan tenaga kerja dengan perusahaan. Pasalnya, banyak ketimpangan terjadi di lapangan, terutama dalam sistem perekrutan ketenagakerjaan.

“Dengan Perda ini nanti perekrutan tenagakerja jadi satu pintu, Disnaker kita fungsikan kembali, selama ini kan jarang perusahaan yang melaporkan penerimaan atau perekrutan tenaga kerjanya ke Disnaker,” ucap Basti. ( Advetorial / Rb.05)

Comment here