Fraksi Nasdem : Perda Ketenagakerjaan Perlu Segera Disahkan

0AC9ADFB 917C 43AB A275 1B3C15318E30

B524F508 89B9 47AD 960D E468A616BF66RUMAHKARYABERSAMA. COM, SANGATTA – Rapat paripurna ke 20 DPRD Kutim, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, dihadiri Wabup Dr. H. Kasmidj Bulang, ST. MM untuk mendengarkan pandangan Fraksi – Fraksi terkait perda ketenaga kerjaan.
Senin (14/6/21)

Peraturan daerah (Perda) Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ini menjadi salah satu hal oleh Pemerintah Daerah untuk dapat segera disahkan oleh DPRD Kab. Kutim.

Politisi Nasdem, Pither Palinggi saat menanggapi pendapat Bupati mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan tentang ketenagakerjaan Secara umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sangat mendukung untuk segera dilakukan pengesahan .

Dirinya menganggap Perda tentang ketenagakerjaan ini nantinya mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, dan sesudah kerja. “Tujuan dari dibentuknya peraturan Ketenagakerjaan ini adalah untuk memberdayakan, mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.” Jelas Pither

Pither juga menyampaikan dengan mewujudkan pemerataan – pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Kutim. Selain itu juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

“Perda ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh, hubungan kerja terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).” Jelasnya

Saat membacakan pandangan fraksinya Pither menyampaikan perjanjian kerja tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, dimana perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Didalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk melihat setiap pekerja, diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau peenghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja,” Katanya.

Lebih lanjut Phiter mengatakan “Setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara prosedur tersendiri untuk menyelesaikan hak yaitu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrasi atau diselesaikan di pengadilan,” Ujarnya. (Advetorial /Rb.05R)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *