F-Golkar DPRD Kutim : Solusi Terbaik Untuk Naker Lokal di Kutim Adalah Perda Ketenagakerjaan

0AC9ADFB 917C 43AB A275 1B3C15318E30

AFC76C93 6978 43B9 AE2C DF7178426B66RUMAHKARYABERSAMA. COM.SANGATTA – Perda ketenagakerjaan dinilai dapat menjadi solusi untuk memberdayakan tenaga kerja lokal yang sekaligus sebagai fasilitator investasi di Kutai Timur (Kutim).

Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Arang Jau mengemukakan hal tersebut saat menyampaikan pandangan pihaknya terhadap pendapat Bupati mengenai Raperda ketenagakerjaan di rapat Paripurna DPRD Kutim, beberapa waktu yang lalu (14/6/21).

Arang Jau mengatakan, pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, salah satu hakikat tujuan dari pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan umum.

” Lapangan pekerjaan dibutuhkan untuk menjadi sarana aktivitas kerja itu menghasilkan pendapatan. Untuk lebih memperjelas kehadiran Negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara, dapat kita lihat pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, kemudian pada pasal 6 setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ucapnya saat membacakan pandangan dihadapan para Ketua DPRD dan Wabup Kasmidi Bulang yang mewakili Pemerintah Daerah

Arang Jau juga menyebutkan bahwa pasal tersebut menjelaskan, diman setiap warga negara berhak memiliki kesempatan sama untuk melamar pekerjaan sesuai dengan skill dan kemampuan serta pendidikan yang dimiliki. Sebagai salah satu solusi yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah adalah dapat menerbitkan dan memperlakukan Perda tentang ketenagakerjaan sebagai regulasi daerah untuk mengatur penerimaan perekrutan, sehingga penempatan tenaga kerja daerah pada bidang-bidang tertentu dan posisi dan jabatan tertentu dapat melindungi tenaga kerja lokal tanpa merugikan pihak perusahaan atau korporasi.

“Dengan semangat dukungan Bupati terhadap rancangan Perda inisiatif dewan mengenai Perda ketenagakerjaan yang telah disampaikan pada sidang paripurna tanggal 4 Mei 2021. Fraksi Golongan Karya DPRD Kutim mendukung terhadap Perda inisiatif bidang Ketenagakerjaan sebagai langkah konkrit upaya menyelesaikan permasalahan Ketenagakerjaan di Kutai Timur. (Advetorial / RB. 05R)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *