Berita PilihanKutai Timur

DPRD Kutim Akan Menentukan Pembentukan Pansus dan Sidak ke PT Kobexindo Cement

RUMAHKARYABERSAMA. COM, Sangatta – Beredarnya isu dan pemberitaan di masyarakat terkait dengan adanya perekrutan pekerja di PT Kobexindo Cement dimana bagi pelamar kerja diwajibkan berbahasa mandarin, membuat DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Provinsi, Disnaker Kabupaten Kutim serta mengundang PT Kobexindo selaku pihak yang terpanggil di Ruang Hearing Sekretariat DPRD Kutim, Rabu (9/6/21).

Hearing yang seharusnya dihadiri oleh PT Kobexindo Cement untuk memberikan klarifikasi, namun tidak satupun tampak hadir. Hal ini membuat anggota dewan yang hadir sangat kecewa. Heraing di pimpin oleh Wakil Ketua II Arfan dan di hadiri oleh beberepa anggota dewan seperti Agusriansyah, Jimmi, Sobirin Bagus, Ramadhani, Hj Fitriyani, Masdari Kidang, Dr Novel, Hasbullah Yusuf, Hepnie Armansyah

Wakil Ketua II Arfan menjelaskan, ketidak hadiran dari perwakilan PT Kobexindo Cement dikarenakan masih dalam masa pandemi virus Covid-19, hal tersebut di sampaikan melalui surat balasan.

Adapun surat balasan yang dibacakan Arfan
“Menanggapi undangan yang telah kami terima dari DPRD Kutim nomor 65/pers-DPRD/R.AKD/Vl/2021. Kami sampaikan permohonan maaf karena belum dapat berpartisipasi dalam rapat yang telah ditentukan tersebut dikarenakan pandemi virus Covid-19 guna mempertimbangkan keselamatan karyawan. Kami berharap minggu depan untuk diatur pertemuan selanjutnya,” demikian isi surat yang dibacakan

Arfan mengatakan “Kobexindo minta dijadwalkan ulang untuk pertemuan ini minggu depan, dan mereka bilang akan mendatangkan yang dapat memberikan kebijakan dan keputusan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama anggota DPRD dari partai PKS Agusriansyah, mengungkapkan jika memang benar terdapat perekrutan tenaga kerja di Kutim yang mewajibkan karyawannya untuk dapat berbahasa mandarin. Maka pihaknya akan melakukan sidak dan bahkan dibuat pansus untuk menginvestigasi.

“Jika perekrutan yang mewajibkan berbahasa mandarin di Kutim ini lolos, tidak menutup kemungkinan kebijakan-kebijakan yang akan menampilkan atau mendegradasikan putra-putri terbaik Kutim itu akan terjadi, bayangkan jika ekploitasi mengeruk kekayaan Kabupaten Kutim itu terjadi. Maka adanya penjajahan terhadap peluang kerja bagi putra-putri Kutim yang dibatasi dengan berbagai aturan yang menurut saya tidak porfosional,” ucapnya.

Dirinya mengatakan bahwa tidak dalam presfektif membenci sebuah bahasa, ras dan negara. Namun perlu di diskusikan dalam sebuah mekanisme penerimaan tenaga kerja, dimana harusnya putra-putri terbaik lokal diberi peluang yang seluas-luasnya untuk diterima. “Terkait keahlian sebuah bahasa yang diberikan, setelah diterima baru dilakukan kontrak kerja agar tidak terjadi hal-hal yang demikian,” tegasanya.

Sementara Hepnie Armansyah dari politisi PPP melihat bahwa dari jabatan yang dilowongkan adalah jabatan yang merupakan pekerjaan-pekerjaan kasar, yaitu pekerjaan level operator yang dimanapun perusahaan tidak ada kewajiban untuk bisa berbahasa apapun kecuali bahasa indonesia.

“Sifat pekerjaan ini adalah TKWT, Jika boleh jujur ini melanggar karena pekerjaan ini adalah Core Business. Kobexindo adalah bagian dari Core Business mengambil bahan dan mengolah untuk menjadi Cement. Mengenai bahasa mandarin ini merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang Undang kita, karena ini sifatnya bukan superpisi artinya butuh komunikasi dengan level tertentu dimanajemen dan seharusnya yang diatur untuk bahasa internasional kita adalah bahasa inggris’,” tegasnya.

Berdasarkan hasil rapat seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah, untuk menentukan pembentukan pansus dan sidak ke PT Kobexindo Cement.(Advetorial /Rb.05R)

Comment here