loading="lazy" />
RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diketuai HJ Jahidin bertandang ke Kabupaten Kutai Timur, Kamis (4/6/2020). Mereka diterima Bupati Ir H Ismunandar MT dan Wabup H Kasmidi Bulang ST MM, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kutim lainnya.
Kehadiran Pansus DPRD Kaltim tersebut untuk membicarakan rencana tata ruang kawasan strategis industri di Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dan kondisi terkini investasi di kawasan ekonomi khusus tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan KEK MBTK masih membutuhkan pembangunan di beberapa sisi. Terutama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas untuk beroperasi, maupun masuknya investasi di KEK MBTK.
Di antaranya, perbaikan jalan arteri sisi kiri dan kanan yang menjadi kewenangan pusat sepanjang 15 Km, pembangunan dan penyelesaian jalan dalam kawasan, pematangan lokasi industri dalam kawasan, pembangunan TPA industri dalam kawasan, pembangunan terminal pelabuhan penumpukan barang, pembangunan bulking station crude palm oil, pembangunan IPAL (pembuangan limbah) dan percepatan pembangunan jaringan SUTM Borneo –Mahakam PLN untuk memasok listrik industri dalam kawasan.
Kendala lain yang dihadapi adalah soal sewa lahan di kawasan yang menjadi aset negara tersebut. Ismunandar berharap ada peninjauan ulang tata cara pelaksanaan sewa barang milik daerah, berupa tanah pada kawasan MBTK, peninjauan ulang revisi masterplan cluster industri KEK MBTK serta percepatan pembentukan perusda Kabupaten Kutim sebagai mitra Perusda PT MBS, sebagai pelaksana badan usaha pembangunan dan pengelola KEK MBTK. Selain segera mengundang PT Pelindo IV, sebagai pihak yang mengelola pelabuhan KEK MBTK.
“Saat ini, harga sewa lahan masih dianggap belum kompetitif bagi investor. Karena harga beli putus di luar kawasan masih lebih murah dibanding di dalam kawasan. Sehingga investor lebih memilih beli lahan di dalam kawasan dari pada menyewa. Hal ini tentu banyak hambatan. Karena lahan tersebut adalah aset negara,” ungkap Ismunandar.
Ditambah lagi, belum adanya jaringan SUTM Mahakam Borneo PLN yang menjadi pemasok listrik bagi kalangan industri. Serta belum maksimalnya pelabuhan berikut sarana pendukungnya. “Hal ini juga menjadi pertimbangan para pelaku usaha, saat meninjau kesiapan infrastruktur dasar dalam melakukan bisnis di KEK MBTK,” kata Ismunandar dalam pertemuan yang digelar di ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*3*4)
